Hasto Tanya Balik ke Polisi, Mana Ucapannya yang Hoax dan Menghasut

Ntvnews.id, Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku tak mengetahui pernyataannya yang mana yang dipersoalkan sehingga sampai dilaporkan ke polisi. Hasto bahkan bertanya langsung ke polisi yang memeriksanya pada hari ini.

"Justru itu yang ditanyakan Pak Hasto dalam pemeriksaan. Sebelum melanjutkan, Pak Hasto tadi bertanya malah, klarifikasi pernyataan apa yang katanya menghasut," ujar pengacara Hasto, Patra M Zen, usai pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Hasto juga bertanya ke polisi yang melakukan klarifikasi kepadanya, bahwa pernyataannya yang mana yang membuat keonaran. "Justru kita bertanya tadi," ucapnya.

Patra mengatakan, seluruh pertanyaan Hasto sudah diajukan balik ke penyelidik yang melakukan klarifikasi ke kliennya. Namun, ia tak menjelaskan jawaban polisi.

Diketahui, Hasto dilaporkan seseorang bernama Hendra dan Bayu Setiawan, gara-gara menyebut Pilpres 2024 curang. Ia dituding melakukan penghasutan dan penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Selasa (4/6/2024).

Adapun pernyataan itu disampaikan Hasto dalam sebuah wawancara dengan media televisi di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 (depan Gedung DPR/MPR RI) dan Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 16 Maret 2024 dan 19 Maret 2024. Hasto diancam dengan pasal 160 KUHP dan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hasto menilai pernyataannya itu merupakan tugasnya sebagai salah satu pimpinan PDIP. 

"Menurut AD-ART Partai juga saya jalankan untuk menyatakan hal-hal yang terkait menyangkut sikap politik Partai," ujar Hasto. 

Hasto juga berdalih, apa yang ia utarakan merupakan pendidikan politik. Hal itu tugas yang memang melekat selaku pimpinan dan kader PDIP.

"Saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik dan melakukan fungsi komunikasi politik yang melekat dengan eksistensi partai," tuturnya.

Di samping itu, kata dia PDIP merupakan partai politik yang sah secara undang-undang. Sehingga apa yang diamanatkan Partai seperti menyatakan sikap PDIP, pendidikan dan komunikasi politik, harus dijalankan.