Dasco Sebut Ada Menteri yang Tak Seirama dengan Prabowo, Siapa Dia?

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa ia mendengar kabar mengenai adanya menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto yang dinilai kurang selaras dalam menjalankan tugasnya.

Meski demikian, Dasco mengaku belum mengetahui secara pasti siapa menteri yang dimaksud. Ia menegaskan bahwa Prabowo memiliki niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan merealisasikan janji kampanye dan visi Astacita.

"Memang saya sempat mendengar beberapa keluhan kecil tentang adanya ketidakharmonisan. Apakah itu yang dimaksud, kita akan lihat nanti," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Kamis, dilansir Antara. 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai meninjau pangkalan LPG 3 kg di Jakarta, Kamis (6/2/2025). (Dok.Antara)

Dasco menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi performa para menteri di Kabinet Merah Putih. Terlebih, Presiden telah memiliki gambaran mengenai kinerja menteri-menterinya selama 100 hari pertama masa kerjanya.

"Setiap menteri atau wakil menteri, sebelum dilantik, telah menandatangani pakta integritas. Di dalam pakta tersebut terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan bahan evaluasi," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada para menteri dan kepala lembaga pemerintah bahwa mereka berpotensi diganti (reshuffle) jika tidak menunjukkan kinerja yang memadai.

Sufmi Dasco Ahmad (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

"Rakyat menginginkan pemerintahan yang bersih dan bekerja dengan benar. Saya ingin menegakkan hal itu. Kepentingan kita hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada yang lain. Siapa pun yang tidak serius bekerja untuk rakyat, akan saya singkirkan," tegas Presiden Prabowo usai acara puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

Dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), Presiden kembali menegaskan bahwa ia tidak akan mentolerir pejabat negara yang tidak serius dalam menjalankan tugas.

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Dalam 100 hari pertama, saya telah memberikan peringatan berulang kali. Sekarang, siapa pun yang bandel, yang keras kepala, atau tidak mau mengikuti arus besar ini, yaitu tuntutan rakyat akan pemerintahan yang bersih, akan saya tindak tegas!" tegas Presiden.