DPR Sidak 2 Pangkalan LPG 3 Kg, Apa yang Didapat?

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meninjau langsung pangkalan LPG 3 kilogram (kg) di Jakarta pada Kamis untuk memastikan bahwa tidak ada lagi antrean masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg.

Dalam kunjungannya, ia mengecek dua pangkalan yang berada di Jalan Anggrek Cendrawasih Raya, Jakarta, sekitar 2,3 kilometer dari Kompleks Parlemen. Kedua pangkalan tersebut berlokasi cukup berdekatan satu sama lain.

"Kebetulan sekali lewat dari DPR, kemudian yang kedua memang kita mau ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum, karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrean dari masyarakat," ujar Dasco saat mengunjungi lokasi.

Baca Juga: Warung di Jakarta Timur Masih Kesulitan Dapat Stok LPG 3 Kg

Pangkalan pertama yang dikunjungi adalah milik Rizky Yulianto, sementara yang kedua milik Kevin Alesandro. Dalam kunjungan tersebut, Dasco didampingi oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, serta Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian.

Mereka juga sempat berdialog dengan para pemilik pangkalan terkait suplai, harga, serta distribusi LPG 3 kg ke sub-pangkalan.

"Kita dengar sendiri, dari pemilik pangkalan maupun sub-pangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke sub-pangkalan, maupun langsung ke masyarakat itu jualannya lancar," jelasnya.

Baca Juga: Menteri ESDM Sebut 375 Ribu Pengecer Naik Status Jadi Sub-Pangkalan LPG

Dari hasil pengecekan tersebut, ia mengungkapkan bahwa harga LPG 3 kg di pangkalan dijual sebesar Rp16 ribu per tabung, sedangkan di tingkat sub-pangkalan harganya Rp19 ribu per tabung. Selain itu, di sekitar pangkalan tersebut sudah terdapat dua warung yang terdaftar sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg.

"Mudah-mudahan bisa begini terus," harapnya.

Ke depannya, ia menyampaikan bahwa akan ada tim yang turun untuk memberikan sosialisasi kepada warung pengecer agar mendaftar sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg. Menurutnya, mekanisme pendaftaran serta hal lainnya masih dalam tahap perumusan oleh pemerintah.