Kelakar Dasco Ingatkan Bahwa Presiden Punya Hak Prerogatif Evaluasi Menteri

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif dalam mengevaluasi kinerja para menterinya serta mengambil langkah perbaikan internal jika diperlukan.

Menurutnya, selama 100 hari pertama pemerintahan, Presiden tentu sudah merasakan bagaimana kinerja para pembantunya, baik yang telah bekerja maksimal maupun yang belum optimal dalam menjalankan tugas. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja mereka selaras dengan janji kampanye dan visi Astacita.

"Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye Presiden pada saat ini," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

Baca Juga: Sinyal Reshuffle, Prabowo: Yang Tidak Mau Bekerja untuk Rakyat Ya Saya Akan Singkirkan

Oleh karena itu, ia menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo seusai puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta pada Rabu, 5 Februari 2025, merupakan sebuah peringatan bagi para menterinya. Apalagi, menurutnya, pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka oleh Presiden.

"Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas, di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu dipenuhi atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memperingatkan para menteri serta kepala lembaga bahwa mereka dapat diganti (reshuffle) jika tidak menjalankan tugas dengan baik.

Baca Juga: Demokrat Buka Suara Soal Reshuffle Kabinet Jokowi di Ujung Masa Jabatan

"Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," kata Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

Dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) pada Rabu malam, Presiden kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentoleransi pejabat negara yang tidak serius dalam menjalankan tugasnya.

"Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!" tegasnya.