Mencuat Isu Reshuffle, Ini Daftar 6 Menteri yang Sempat Bikin Gaduh

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melempar sinyal bakal merombak kabinet alias melakukan reshuffle. Di depan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama semalam, Presiden Prabowo mengingatkan bagi jajarannya yang tidak mematuhi prinsip bakal ditindak tegas.

"Di 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg (nakal), siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, saya akan tindak," ujar Prabowo saat peringatan 102 Tahun Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu malam, 5 Februari 2025.

Pagi harinya, Ketua Harian DPP Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendengar kabar adanya menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum Presiden bakal bersih-bersih jajarannya, beberapa pekan sebelumnya terjadi sejumlah kegaduhan di Tanah Air. Kegaduhan-kegaduhan yang mengaitkan dengan kinerja sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Berikut kegaduhan dan menteri terkait:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro. (ANTARA/HO-Kemdiktisaintek RI)

Terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikti yang menuntut mundur sang menteri. Penyebabnya, Menteri dinilai sewenang-wenang sampai memecat karyawan. Bahkan sampai beredar rekaman suara mirip Mendikti Sainstek yang ngamuk ke bawahan. Tetapi semua sudah dibantah Menteri Satryo.

Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya turun tangan. Sekab mengaku telah menindaklanjuti aksi protes ASN Kemendikti Saintek. Teddy mendengar kabar itu saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Sumedang, Jawa Barat. "Saya sudah menghubungi kedua belah pihak kemarin, saat saya masih di Sumedang," kata Mayor Teddy, Selasa, 21 Januari 2025.

2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono (Setpres)

Menteri Trenggono dan kisruh pagar laut. Pagar laut misterius membentang di laut Tangerang sepanjang 30 kilometer lebih. Semua saling tuding terkait kepemilikan pagar laut itu. Kemudian menyeret pengusaha properti Aguan pemilik Agung Sedayu dan Pantai Indah Kapuk.

Belakangan diketahui, pagar laut itu memiliki sertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik anak usaha Agung Sedayu. Pernyataan Menteri Trenggono yang kontroversi menyebut pagar laut itu dibuat untuk abrasi dan seiring perjalanan waktu akan berubah menjadi daratan. Tapi saat ini, Pagar Laut itu sedang dibongkar jajaran TNI Angkatan Laut, dan masih tersisa sekitar 8 kilometer.

3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam jumpa pers seusai rapat bersama dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (30/1/2025). (ANTARA (Harianto))

Kisruh pagar laut dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut menyeret Menteri Nusron karena pagar laut Tangerang dan Bekasi memiliki sertifikat HGB. Selain kisruh Sertifikat HGB para laut Tangerang, kontroversi Surat HGB juga terjadi di pagar laut Bekasi. Menteri Nusron sendiri mengaku terkejut pagar laut di perairan Paljaya, Kabupaten Bekasi, telah memiliki Sertifikat SHGB seluas 581 hektare.

4. Menteri Hak Asasi dan Manusia (HAM) Natalius Pigai

Menteri HAM Natalius Pigai (NTVNews.id/ Adiansyah)

Pengacara ternama Tanah Air, Hotman Paris menyindir Menteri Pigai dengan menawarkan tiga asisten pribadinya. Ini dilakukan Hotman Paris karena melihat pidato Natalius Pigai yang mengaku 13 tahun tidak punya istri dan hanya memiliki tiga pacar.

5. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Jumat (10/1/2025). (ANTARA (Devi Nindy))

Menteri Yandri dilaporkan dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh pasangan calon Pilkada Serang 2024, Andika Hazrumy-Nanang Supriatna. Menteri Desa disebut mengumpulkan kepala desa untuk mendukung istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah, pada Pilkada Kabupaten Serang. Namun, Yandri menegaskan tuduhan tersebut tidak benar.

Mengenai penggunaan kop surat Kementerian Desa dan PDT pada acara Haul keluarganya, Yandri menyebutkan Bawaslu telah memutuskan itu bukan merupakan pelanggaran kampanye. "Apa yang mereka katakan itu semua tidak sesuai kenyataan," tegas Yandri.

6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono )

Menteri Bahlil tengah menjadi sorotan usai kebijakan skema distribusi gas elpiji 3 kg atau gas melon. Menteri Bahlil mengeluarkan aturan yang melarang pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan gas elpiji 3 kg sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan harga dapat dikontrol oleh pemerintah. Alhasil, penjualan gas elpiji pun hanya bisa di agen-agen penjual. Kebijakan ini justru menciptakan masalah baru dimana pengecer yang biasa menjadi perantara antara distributor dan konsumen dihapuskan.

Antrean panjang terjadi di beberapa tempat. Sampai ada seorang ibu di Pamulang, Tangerang Selatan, yang meninggal dunia usai kelelahan mengantre. Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerinda Sufmi Dasco Ahmad menyebut Presiden Prabowo Subianto tak mengeluarkan kebijakan untuk melarang pengecer berjualan elpiji 3 kg. Walau demikian, melihat situasi dan kondisi terkini di masyarakat, Prabowo turun tangan untuk memerintahkan agar pengecer boleh kembali berjualan elpiji subsidi.

"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.