2 Poin Penting yang Dilaporkan dalam Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Bogor

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 7 Feb 2025, 15:17
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Presiden Prabowo Pimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Bogor Presiden Prabowo Pimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Bogor (Istimewa)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menyampaikan laporan dalam Sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 7 Februari 2025.

“Pada kesempatan ini izinkan saya selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional menyampaikan laporan Dewan Pertahanan Nasional,” ujar Sjafrie.

Kemudian, Ia membeberkan dua poin yang dilaporkan, pertama tentang legalitas dan Struktur Organisasi di lingkup tugas pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.

“Pertama, aspek legalitas pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya pasal tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Selanjutnya, amanat Undang-Undang tersebut diwujudkan dengan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional,” tuturnya.

Baca Juga: Prabowo: Baru 22 Tahun Usai UU Disahkan, Kita Sekarang Punya Dewan Pertahanan Nasional

“Kedua, struktur organisasi dan lingkup tugas. Lingkup tugas Dewan Pertahanan Nasional mencakup heterogenitas permasalahan nasional yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” sambungnya.

Sjafrie menekankan bahwa Dewan Pertahanan Nasional merupakan lembaga yang memberikan kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden, serta perannya dalam mendukung opersional.

“Dewan Pertahanan Nasional memberikan usulan solusi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia. Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negara berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama 5 tahun. Dalam rangka mendukung operasionalisasi Dewan Pertahanan Nasional saat ini sedang dilaksanakan proses finalisasi struktur organisasi dan tata kerja dengan memiliki tiga kedeputian yaitu Deputi Geostrategi, Deputi Geopolitik, dan Deputi Geoekonomi dan dibantu oleh kesekretariatan,” jelasnya.

x|close