Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyebutkan pihak Kementerian Pariwisata sudah meminta Kepolisian Daerah (Polda) Bali untuk menambahkan personel keamanan di kawasan wisata.
Hal tersebut dilakukan oleh Kemenpar guna mengurangi angka kriminal yang terjadi terkait kabar perampokan turis asing Ukraina oleh warga negara asing (WNA) asal Russia di Bali.
"Waktu di Bali menghadiri Rakor, saya sampaikan bagaimana Polri juga mendorong ada lebih banyak lagi atau menambah lagi jumlah polisi wisata yang bisa berbahasa Inggris. Untuk memberikan rasa aman pada wisatawan yang berwisata di Indonesia," tutur Ni Luh Puspa, di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, 7 Februari 2025.
Widiyanti Putri Wardhana dan Ni Luh Puspa menjelaskan jika Kemenpar tidak memiliki wewenang dan otoritas terkait menindak lanjut segala bentuk pelanggaran kriminal yang dilakukan oleh turis di Bali.
Hal tersebut justru sepenuhnya diberikan tugas kepada pihak kepolisian setempat, dan Kejaksaan.
"Kita akan kolaborasi terus bagaimana supaya Bali ini citranya tidak terus diberitakan negatif secara internasional," sambungnya.
Wakil Menteri Pariwisata juga menyinggung soal kebijakan bebas visa yang diduga kuat sebagai pemicu banyaknya turis asing melakukan tindak kejahatan di Tanah Air.
Namun di satu sisi kebijakan bebas visa bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), namun di sisi yang lain menjadi celah pelaku kejahatan untuk masuk ke Indonesia.
"Karena visa itu penting juga untuk kemajuan ekonomi Indonesia," sahut Widiyanti Putri Wardhana.
Namun sejauh ini Wamen Ni Luh Puspa akan mengkaji ulang lebih lanjut dan akan mulai mendiskusikan dengan para pemangku kebijakan.
"Masukan terkait dengan review visa dan sebagainya nanti akan didiskusikan di level kebijakan kami." pungkasnya.