Karyawan RRI Kena PHK Massal Imbas Pemangkasan Anggaran, Ada Presenter hingga Satpam

Ntvnews.id, Jakarta - Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah telah menimbulkan dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk di Radio Republik Indonesia (RRI). Pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp306,6 triliun dalam APBN tahun 2025.

Pemotongan ini mencakup berbagai sektor, termasuk dana transfer ke daerah serta anggaran operasional sejumlah kementerian dan lembaga negara. Seorang karyawan RRI mengungkapkan kesedihannya akibat kebijakan ini. 

"Pak, hari ini kantor saya yang berjarak 200 m dari istana, jadi berduka akibat kebijakan pemotongan anggaran bapak. Semua penyiar kontrak diputus hubungan kerja, music director kontrak diputus hubungan kerja, satpam, ob, driver, bahkan tidak ada lagi jemputan buat kami yang berhemat dengan naik jemputan," ujar seorang karyawan RRI dalam keluhannya.

Ilustrasi uang. (Pixabay)

Efek pemotongan anggaran ini tidak hanya berdampak pada PHK karyawan kontrak, tetapi juga menghilangkan berbagai fasilitas kerja yang sebelumnya tersedia. Karyawan yang bergantung pada gaji Rp2,2 juta hingga Rp3 juta kini kehilangan sumber penghasilan utama mereka, yang sebelumnya menjadi sandaran hidup bagi keluarga mereka.

"Bayangkan gaji reporter kontributor hanya 2,2 jt, ada yg 3 juta. Dengan mengandalkan gaji segitu mereka bertahan hidup satu keluarga, istri dan anak. Tiba-tiba di phk akibat kebijakan anggaran bapak,” ungkap karyawan tersebut.

Keluhan ini juga menyoroti kebijakan makan siang gratis yang diinisiasi oleh pemerintah. Meskipun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membantu anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, karyawan RRI mempertanyakan efektivitasnya jika para orang tua justru kehilangan pekerjaan akibat pemangkasan anggaran.

Efisiensi Anggaran Berdampak pada Karyawan RRI (Tangkapan Layar TikTok)

"Apa iya dengan begitu anak bisa lebih cerdas? Tolonglah pak. Kasian teman-teman saya. Tolong pikirkan lagi obsesi program makan siang. Bapak pikir anak akan bisa menikmati makan gratisnya saat tahu bapaknya kehilangan pekerjaan karena makan gratisnya??? Tolong pakkkk tolongggggggg."

Kebijakan pemangkasan anggaran ini memang bertujuan untuk efisiensi, namun berbagai pihak mendesak agar pemerintah mempertimbangkan kembali dampak sosial dan ekonomi yang timbul, terutama bagi mereka yang terdampak langsung oleh kebijakan ini.