Nasib Honorer Usai TVRI dan RRI Lakukan PHK Massal Akibat Pemangkasan Anggaran

Ntvnews.id, Jakarta - Kebijakan pemangkasan anggaran yang diterapkan pemerintah membawa dampak besar bagi tenaga honorer di berbagai sektor, termasuk di Radio Republik Indonesia (RRI). Dengan target penghematan APBN 2025 sebesar Rp306,6 triliun, banyak pegawai kontrak yang terpaksa kehilangan pekerjaannya akibat kebijakan ini.

Salah satu dampak terbesar dirasakan oleh para penyiar, music director, satpam, office boy (OB), dan driver yang sebelumnya bekerja di RRI. Seorang karyawan RRI mengungkapkan kegelisahannya atas kebijakan ini.

"Pak, hari ini kantor saya yang berjarak 200 meter dari Istana, jadi berduka akibat kebijakan pemotongan anggaran bapak. Semua penyiar kontrak diputus hubungan kerja, music director kontrak diputus hubungan kerja, satpam, OB, driver, bahkan tidak ada lagi jemputan buat kami yang berhemat dengan naik jemputan," keluhnya.

TVRI (Wikipedia)

"Bayangkan gaji reporter kontributor hanya 2,2 juta, ada yang 3 juta. Dengan mengandalkan gaji segitu mereka bertahan hidup satu keluarga, istri dan anak. Tiba-tiba di-PHK akibat kebijakan anggaran bapak," lanjutnya.

Bukan hanya itu saja, pemangkasan anggaran juga berdampak terhadap TVRI yang tidak lain adalah saluran televisi milik negara. TVRI diketahui sudah melakukan pemangkasan karyawan sejak 4 Februari 2025 lalu.

PHK terhadap sejumlah karyawan TVRI terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran di tingkat kementerian dan lembaga (K/L). Pemangkasan anggaran yang melebihi 50 persen ini berdampak signifikan terhadap keberlangsungan operasional TVRI, menyebabkan keputusan sulit bagi perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja mereka.

TVRI (Antara)

Nasib tenaga honorer di berbagai instansi kini semakin tidak menentu. Dengan pemangkasan anggaran yang terus berlanjut, kekhawatiran terhadap masa depan mereka semakin besar. Banyak pihak berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini.

Hal ini mengingat dampaknya yang luas terhadap pekerja dan keluarganya. Efisiensi anggaran seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan mata pencaharian ribuan tenaga honorer yang telah berkontribusi bagi pelayanan publik di Indonesia.