Minta Pemerintah Bijaksana, DPR: Pemangkasan Anggaran Ciptakan Kemiskinan

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi V DPR RI berharap penundaan pembahasan pemangkasan anggaran dengan pemerintah tak berlangsung lama. Sebab, banyak pihak terdampak apabila prosesnya terlalu lama, dan efisiensi anggaran begitu besar dilakukan pemerintah.

"Ya tentu saya juga sebagai anggota DPR sebagai wakil rakyat ini tidak boleh lama. Karena kalau semakin lama ini kan semua pada diam ini. Contoh hari ini ada 2.500.000 pekerja konstruksi yang belum bisa bekerja ini," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.

Menurut dia, tak sedikit pihak yang terdampak akibat penundaan pembahasan dan pemangkasan anggaran, sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto. 

"Yang kerja baru makan, kerja baru makan. Semua lagi nunggu. Bisnis batu tidak gerak, bisnis pasir tidak gerak, bisnis semen tidak gerak," tutur politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Lasarus menegaskan, pengelolaan APBN tak bicara untung dan rugi. Sebab penggunaannya bisa memicu pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

"Namanya lelang dini. Itu dalam rangka menggerakkan ekonomi di masyarakat. APBN itu tidak kita hanya bicara untung-rugi," tutur Lasarus.

"APBN ini bicara trigger. Pemberi kecut dalam pertumbuhan ekonomi. Dia punya efek domino untuk bagaimana ekonomi di masyarakat itu bergerak," imbuhnya.

Tidak bergeraknya ekonomi akibat penundaan pencairan dan pemangkasan anggaran, menurutnya dapat menciptakan kemiskinan. Sehingga, dampaknya melebar kemana-mana. Karenanya ia berharap pemerintah bijaksana dalam membuat kebijakan.

"Jadi cara pandang APBN itu sangat luas dalam artian kata. Contoh dengan berhentinya sektor konstruksi berarti ada sekian banyak orang tidak kerja. Orang yang tidak kerja pasti nanti akan, sekian lama dia nganggur pasti menciptakan kemiskinan," papar dia.

"Pertumbuhan jadi melambat, produktivitas jadi rendah. Jadi ngefek kemana-mana. Oleh karenanya tentu saya juga berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah," imbuh Lasarus.