Dasco Jamin Nggak Ada PHK Honorer Gara-gara Pemangkasan Anggaran

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan takkan ada pegawai honorer pemerintah yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari kebijakan pemangkasan anggaran. Ia juga membantah bahwa tak ada pengangguran baru akibat dari instruksi efisiensi anggaran yang dibuat Presiden Prabowo Subianto itu.

"Pemutusan kontrak kerja, kekhawatiran, dan lain-lain itu, pengangguran karena buntut efisiensi, saya pikir tidak akan terjadi," ujar Dasco kepada wartawan, Senin, 10 Februari 2025.

Menurut Dasco, saat ini pihaknya tengah menunggu rekonstruksi anggaran yang dilakukan pemerintah setelah Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran. Hasil rekonstruksi anggaran pemerintah itu nantinya dilaporkan kepada DPR RI.

"Kita tunggu hasil rekonstruksi dari anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah," kata dia.

Diketahui, muncul kekhawatiran bahwa para pegawai honorer di kementerian dan lembaga akan terdampak usai efisiensi anggaran. Bahkan, PHK massal disebut telah terjadi pada pegawai honorer RRI dan TVRI.

Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Dirut LPP TVRI), Iman Brotoseno mengakui adanya pemutusan hubungan kerja terhadap para kontributor yang merupakan pegawai honorer di TVRI. 

"Yang ada (terjadi) adalah pemakaian jasa kontributor di TVRI Daerah di-stop dulu," ujar Iman, Senin, 10 Februari 2025.

Penyetopan kontributor itu, kata dia merupakan kebijakan TVRI Daerah. "Mereka adalah honorer. Kalau beritanya ditayangkan, baru dibayar dari anggaran daerah. Jadi, semacam freelance," kata Iman. 

Ia menegaskan, pengurangan kontributor itu bukan kebijakan TVRI Nasional atau pusat, tapi TVRI Daerah.

Selain itu, lanjut Iman, ada satpam, cleaning service, driver yang merupakan pegawai kontrak yang juga terkena dampak. "Tapi tidak semuanya. ⁠Tidak crew produksi yang di-PHK," ucapnya.

Iman menegaskan kebijakan PHK honorer dikembalikan ke TVRI daerah masing-masing. TVRI pun patuh terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah.