Admin Gerindra Buka Suara Soal PHK Karyawan RRI: Harusnya Tidak Begini

Ntvnews.id, Jakarta - Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah jurnalis dan pegawai di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) belakangan ini menjadi perhatian masyarakat luas.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan dalam pemerintahan Prabowo diduga menjadi faktor utama dalam pengurangan jumlah tenaga kerja di lembaga penyiaran tersebut. Penyiar RRI, pemilik akun Instagram @aiinizzaa, membagikan kisahnya melalui sebuah video viral.

Dalam video tersebut, penyiar RRI Pro 2 Ternate ini menyatakan bahwa dirinya memahami tujuan dari kebijakan efisiensi yang diterapkan. Namun, ia juga menyoroti dampak sosial yang dirasakan oleh para pegawai yang terkena dampaknya, termasuk keluarga mereka.

“Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini, yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak,” ujarnya dalam video yang dilihat Selasa, 11 Februari 2025.

Admin Gerindra Soal PHK RRI (Instagram)

“Tapi sudahkah bapak berpikir bahwa, ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orangtua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak, karena ternyata orangtua mereka harus di-PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan?. Lalu menurut bapak, di mana letak yang bapak bilang bahwa bapak mencintai rakyat bapak?” bebernya.

Viralnya curhatan seorang penyiar RRI Pro 2 Ternate mengenai PHK tersebut menyita perhatian publik. Curhatan ini pun mendapat respons dari akun resmi Partai Gerindra, yang turut menyoroti kebijakan tersebut.

"Harusnya tidak begini buntut dari esiensi anggaran. Arahan Presiden untuk pengelolaan
skal mencakup: 1. Identikasi dan Penghentian Belanja Pemerintah Tidak Esensial, Tidak
Berdampak dan Bocor. 2. Pemusatan Kapasitas Fiskal Pemerintah untuk Belanja Prioritas 3.
Pengelolaan Fiskal yang Adaptif Terhadap Situasi Global dan Nasional,"tulis Gerindra.

"Ini gap sangat besar antara Arahan Presiden dan Pelaksanaan,"imbuh. Mereka juga berjanji
akan menyampaikan keluhan tersebut langsung kepada Presiden dan menindaklanjutinya
dengan Dirut RRI.

RRI (Radio Republik Indonesia) (RRI)

Diketahui, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) mengalami
pemangkasan anggaran sebesar Rp300 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp1,7 triliun pada
tahun 2025. Juru Bicara RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, mengakui bahwa pengurangan tenaga
lepas merupakan salah satu langkah esiensi yang terpaksa diambil.

“Itu pun pilihan terakhir dalam keputusan dan kebijakan direksi terkait tenaga lepas atau
kontributor,” ujar Yonas. Ia menjelaskan bahwa tenaga lepas, seperti kontributor, pengisi acara,
produser, dan music director, tidak memiliki tugas rutin seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).

Oleh karena itu, posisi-posisi tersebut terkena dampak esiensi. Meski demikian, Yonas menegaskan bahwa kebijakan ini tidak memengaruhi layanan publik RRI kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Ia juga menyatakan bahwa esiensi tidak berdampak pada penyediaan infrastruktur RRI. Dalam Nota Dinas Nomor ND 216/DU/V.KU.01.01/02/2025 tertanggal 6 Februari 2025, RRI
mengumumkan sejumlah langkah esiensi untuk menyesuaikan diri dengan pengurangan
anggaran.