Beda dengan RRI, ANTARA Ngaku Gak PHK Karyawan

Ntvnews.id, Jakarta - Perum LKBN ANTARA menegaskan bahwa pihaknya tidak terdampak kebijakan efisiensi atau restrukturisasi anggaran yang diterapkan pemerintah. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu 11 Februari 2025.

Direktur Utama LKBN ANTARA, Akhmad Munir, menjelaskan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ANTARA beroperasi dengan orientasi bisnis komersial.

Selain itu, ANTARA juga menjalankan tugas dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam bentuk public service obligation (PSO) di sektor pers. 

"Pendapatan keuangan di ANTARA bersumber dari bisnis sebanyak 63 persen dan 34 persen berupa penugasan PSO," kata Munir.  

Baca juga: Komisi III Rapat dengan Seluruh Mitra Kerja untuk Bahas Efisiensi Anggaran

Dalam presentasinya, ia menyampaikan bahwa pada tahun 2024, ANTARA mencatat pendapatan usaha sebesar Rp490,8 miliar. Pendapatan tersebut terdiri dari bisnis komersial sebesar Rp289,5 miliar, pendapatan dari public service obligation (PSO) senilai Rp176,3 miliar, serta kontribusi bisnis anak usaha sebesar Rp15,3 miliar.

"Pendapatan PSO ini setiap tahun memang naik, tetapi kenaikannya itu rata-rata inflasi saja, dari tahun 2023 sebesar Rp172 miliar, tahun 2024 sebesar Rp176 miliar, tahun 2025 kami mendapat pagu PSO itu Rp184 miliar," kata dia.  

Munir menjelaskan bahwa dana PSO akan diberikan kepada perusahaan setelah melalui proses verifikasi. Ia menambahkan bahwa pada tahun 2024, penugasan PSO berjalan 100 persen, sehingga ANTARA memperoleh pendapatan secara penuh. 

"Produksi kami lebih karena kami sebagai kantor berita juga menyiarkan berita-berita penting walaupun tidak PSO," kata dia. 

Dalam rapat dengar pendapat, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menanyakan apakah anggaran PSO berisiko mengalami pemotongan akibat kebijakan efisiensi di Kementerian Komdigi. 

Baca juga: Komisi III Rapat dengan Ketua KY, Minta Masukan RUU KUHAP

Menanggapi hal tersebut, Munir menjelaskan bahwa anggaran PSO sebenarnya tidak berada di Kementerian Komdigi, melainkan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

"Jadi, anggaran kami tidak ada di Komdigi, adanya di Kemenkeu berupa BUN (Bendahara Umum Negara)," kata Munir. 

Saleh menyatakan bahwa ANTARA tetap dalam kondisi stabil meskipun ada kebijakan efisiensi atau restrukturisasi anggaran.

Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi VII DPR RI berencana mengunjungi Kantor LKBN ANTARA untuk meninjau langsung kinerja dan aktivitas bisnis perusahaan.

"Kalau soal bisnisnya ini nanti masih panjang ceritanya ini, soal bagaimana berbisnis. Kalau perlu, nanti kami datang ke ANTARA ini, kami periksa," kata Saleh. 

(Sumber: Antara)