DPR: Jangan Ada Narasi MBG Bikin PHK Massal Honorer!

Ntvnews.id, Jakarta - Viral di media sosial video penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan pemangkasan anggaran Presiden Prabowo Subianto. Sambil menangis, penyiar perempuan dari Maluku Utara (Malut) itu menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) Prabowo, yang ujungnya membuat pegawai seperti dirinya terkena PHK.

DPR RI merespons video yang beredar luas di TikTok itu. Menurut Anggota Komisi VII DPR Izzuddin Alqassam Kasuba, ia meminta ke depan jangan ada lagi narasi bahwa program MBG mengakibatkan PHK massal, khususnya di RRI. Hal ini ditekankan Izzuddin baik kepada RRI maupun semua pihak.

"Jangan pernah ada narasi bahwa MBG itu satu-satu problem yang menjadikan blokir (anggaran) dan sebagainya begitu," ujar Izzuddin saat rapat dengan RRI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

Ia meminta hal itu, karena Presiden Prabowo Subianto tak pernah menyatakan bahwa pemblokiran anggaran dan efisiensi, harus mengorbankan hal-hal seperti nasib karyawan honorer RRI.

"Karena itu tidak pernah keluar dari mulut Bapak Presiden," ucapnya.

Ia tak ingin, agar narasi MBG menjadi biang keladi pemangkasan anggaran berujung berbagai persoalan, tak muncul lagi ke depannya. Sebab hal itu bisa menimbulkan persoalan di masyarakat.

"Harapan kami ke depan narasi-narasi seperti itu tidak ada lagi karena ini bisa menjadi problem di masyarakat hal-hal dalam konteks seperti kemarin (video viral penyiar RRI)," tutur politikus PKS asal Maluku Utara itu.

Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang penyiar RRI menangis saat siaran.

Penyiar bernama Aiinizzaa itu, mengungkapkan kegelisahannya terhadap kebijakan pemangkasan anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bapak (Presiden Prabowo), kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan ini untuk menunjang agar program-program bapak seperti makan gratis untuk anak-anak bisa berjalan dengan baik," ujar Aiinizzaa.

Perempuan itu lantas mempertanyakan apakah kebijakan ini telah mempertimbangkan dampak besar terhadap para pekerja yang kehilangan mata pencahariannya.

"Sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari berhasil memberi makan anak-anak, tapi ketika pulang ke rumah, mereka tetap tidak mendapatkan makanan yang layak dari orang tua mereka karena ternyata orang tua di rumah harus di-PHK atas kebijakan efisiensi anggaran?" kata dia.

Pihak RRI sendiri, di depan Komisi VII DPR telah menegaskan takkan melakukan pemangkasan pegawai honorer, buntut efisiensi anggaran.