3 Curhatan Pilu Bambang Susantono Sebelum Mundur dari Kepala Otorita IKN

Ntvnews.id, Jakarta - Kabar mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono bersama wakilnya Dhony Rahajoe masih menjadi misteri. Sebab, alasan keduanya memilih mundur dari jabatan tersebut belum terungkap secara gamblang. 

Keputusan mundurnya Bambang dan Dhony dikonfirmasi oleh Mensesneg Pratikno pada Senin, 3 Juni 2024 lalu. Namun, ia tidak membongkar alasan mereka memilih mundur sehingga publik pun berasumsi liar atas keputusan yang membuat heboh tersebut. 

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bisa menjelaskan alasan mereka mundur. Sebab, hal ini penting untuk diketahui para investor IKN. Di sisi lain, Bambang sendiri sempat curhat mengenai permasalahan IKN, berikut ulasan selengkapnya. 

1. Gaji 11 Bulan Belum Dibayar

Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Bambang Susantono sempat mengungkapkan bahwa dirinya baru mendapatkan gaji setelah bekerja selama 11 bulan. Bahkan, dalam rapat yang digelar 3 April 2023 itu, Dhony Rahajoe juga demikian. 

"Kalau boleh jujur juga, saya dan pak Dhony butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary (gaji)," kata Bambang dalam tayangan yang beredar di media sosial.

2. Gaji Pekerja IKN Belum Dibayar

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. (Antara)

Selain kepala dan wakil OIKN, para pejabat eselon I ke bawah yang bekerja untuk IKN belum mendapatkan gaji untuk beberapa bulan. Menurut Bmbang, pihaknya masih menunggu Perpres mengenai hak keuangan eselon I dan turunannya. 

"Kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon I dan turunannya pada saat ini," kata Bambang saat rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 April 2023.

Masalah tersebut, kata Bambang, sempat dibahas oleh Menkopolhukam Mahfud MD yang kemudian dilanjutkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Walaupun demikian, dirinya mengaku para pekerja IKN tetap bekerja dengan tangguh dan semangat. 

3. Anggaran IKN Diblokir Kementerian Keuangan

Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono (Instagram)

Pada Maret 2024 lalu, Bambang mengungkapkan bahwa dirinya menjadi salah satu pihak yang terdampak dalam kebijakan blokir oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Tahun 2024, pihaknya menerima pagu anggaran sebesar Rp434 miliar, tapi terblokir 5 persen. 

"Pagu DIPA-nya Rp 434 miliar. Ada yang diblokir seperti kementerian/lembaga (KL) lainnya. Sehingga total anggaran belanja menjadi Rp 412 miliar," kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 18 Maret 2024.

Anggaran ini terbagi dua, yaitu untuk pengembangan kawasan strategis dan program dukungan manajemen. Sehingga pihaknya langsung mengusulkan uang tambahan sebesar Rp3,5 triliun pada 2024.