OIKN Tegaskan Program KPBU dan Investasi Terus Berjalan untuk Bangun IKN

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 12 Feb 2025, 18:45
thumbnail-author
Alber Laia
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Pekerja berjalan di depan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/11/2024). Presiden Prabowo Subianto akan memfokuskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Pekerja berjalan di depan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/11/2024). Presiden Prabowo Subianto akan memfokuskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ((Antara))

Ntvnews.id, Kalimantan Timur - Pembangunan Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terus berjalan sesuai rencana.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan bahwa skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta investasi masih mengalir untuk mendukung proyek ambisius ini.

Baca Juga: Profil Mohammed Ali Berawi, Petinggi Otoritas IKN yang Mengundurkan Diri

Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa pekerja yang terlibat dalam proyek ini tetap bekerja seperti biasa dan menerima hak mereka sebagaimana mestinya.

"Pekerja masih bekerja seperti biasa dan dapatkan haknya, karena pembangunan Kota Nusantara terus berlanjut," ujarnya dilansir Antara.

Istana Negara di IKN (Dok.Kementerian PUPR) Istana Negara di IKN (Dok.Kementerian PUPR)

Sementara itu, tahap kedua pembangunan Kota Nusantara tetap berjalan sesuai arahan Presiden. Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek ini mencapai Rp48,8 triliun. Namun, dana APBN bukan satu-satunya sumber pembiayaan.

"Bukan hanya dari APBN, program KPBU dan investasi juga berjalan," tambahnya.

Diproyeksikan bahwa total dana dari skema KPBU mencapai Rp60,93 triliun, sedangkan investasi yang masuk diperkirakan sebesar Rp6,49 triliun pada 2025. Dana ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan ibu kota baru.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun hunian bagi pejabat legislatif dan yudikatif serta infrastruktur pelengkap lainnya.

x|close