Wamensesneg Ungkap Biaya Pelantikan Kepala Daerah Diambil dari APBN

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 13 Feb 2025, 17:12
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Buka Retreat, Prabowo Ajak Para Anggota Kabinet Olahraga dan Latihan Baris Berbaris Buka Retreat, Prabowo Ajak Para Anggota Kabinet Olahraga dan Latihan Baris Berbaris (Istimewa)

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menyatakan bahwa anggaran untuk retret kepala daerah yang diselenggarakan di Lembah Tidar, Magelang, akan bersumber dari APBN melalui kas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"APBN, dong, Kementerian Dalam Negeri," kata Juri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamirs, 13 Februari 2025.

Juri menepis anggapan bahwa retret ini membebani anggaran. Menurutnya, kegiatan yang akan diikuti oleh 481 kepala daerah tersebut telah mengalami efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Ia menjelaskan bahwa durasi retret telah dikurangi dari rencana awal 14 hari. Namun, Juri belum dapat memastikan jadwal terbaru dari agenda tersebut.

Baca Juga: Kena Efisiensi, Wamensetneg Ungkap Retret Batal Diselenggarakan 14 Hari

"Tentu ada perincian atau kebutuhan, bukan hanya retret, tapi semua yang dianggap tidak terlalu kelihatan manfaatnya," ujar Juri.

Juri juga menjelaskan bahwa dalam retret ini, kepala daerah akan menerima pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri dan Lemhannas mengenai tugas mereka.

"Retretnya itu sebenarnya ada dua agenda. Agenda yang biasa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri atau orientasi. Ini Kementerian Dalam Negeri dan Lemhanas jadi satu," jelas Juri.

Baca Juga: Bima Arya Sebut Retret Kepala Daerah Terpilih Rencana Digelar di Magelang

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa biaya perjalanan kepala daerah menuju lokasi retret tidak akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus bagi kepala daerahnya untuk mengikuti kegiatan tersebut.

"Kalau daerah itu dianggarkan dari biaya perjalanan kepala daerah yang memang selalu ada pos untuk rangkaian pelantikan dan pembekalan," kata Bima Arya.

x|close