Anggaran Dipangkas, Kementrans Tetap Fokus Swasembada dan Pengentasan Kemiskinan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen mendukung program swasembada pangan dan energi serta pengentasan kemiskinan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 13 Februari 2025.

Dalam rapat itu, disepakati bahwa anggaran Kementrans mengalami efisiensi sebesar Rp38,9 miliar, dari yang semula Rp122,42 miliar menjadi Rp83,5 miliar.

"Kami sedang menunggu dalam waktu dekat, paparan kepada Bapak Presiden tentang paradigma baru transmigrasi untuk ikut serta menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Iftitah dalam rapat tersebut.  

Baca juga: Mentan Amran: Efisiensi Anggaran Tak Hambat Program Swasembada Pangan

"Jika telah mendapatkan arahan dan keputusan dari Bapak Presiden tentang paradigma baru Transmigrasi, pada saatnya kami akan melaporkan secara khusus kepada Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI," imbuhnya.

Sementara itu, Iftitah tetap optimistis dapat memberikan kinerja terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.

"Kami dari Kementerian Transmigrasi tetap optimis untuk dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan," ucap Iftitah.

Ia yakin dapat memberikan kinerja terbaik karena program transmigrasi merupakan bagian dari program prioritas nasional, termasuk dalam upaya menciptakan kantong-kantong pangan guna mencapai swasembada pangan.

Baca juga: Minta Pemerintah Bijaksana, DPR: Pemangkasan Anggaran Ciptakan Kemiskinan

Iftitah menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat Kementrans dalam menjalankan dan menyukseskan program-program yang telah direncanakan.

"Selama tiga bulan ini, kami telah mencoba yang terbaik untuk mereviu, memvalidasi, dan menata regulasi dan aset atau sumber daya menuju paradigma baru Transmigrasi. Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana
menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia," katanya.

Terkait masalah lahan dan statusnya di kawasan transmigrasi, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, serta Kepala BIG untuk mencari solusi terbaik.

"Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia. Menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya. 

(Sumber: Kementras )