Soal Efisiensi Anggaran, Prabowo: Tidak Mengurangi Hak, Terutama Pelayanan Publik

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan agar efisiensi anggaran tidak berdampak pada pengurangan hak-hak masyarakat.

"Tadi dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran dan manfaat efisiensi anggaran, kemudian tadi sudah dijelaskan efisiensi anggaran tidak mengurangi hak-hak, terutama pelayanan publik," ujar Dasco usai menghadiri Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.

Arahan terkait efisiensi ini ditujukan kepada peserta silaturahmi yang terdiri dari jajaran Kabinet Merah Putih, kepala daerah, serta pimpinan partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para peserta atas perjuangan dan kerja sama mereka dalam pemerintahan, terutama selama 100 hari pertama setelah dirinya dilantik sebagai Presiden.

Baca Juga: Prabowo Tawarkan ke Parpol-parpol Koalisi Permanen

"Tadi Pak Prabowo hanya ucapkan terima kasih atas perjuangan selama ini dan kerja sama selama ini sampai dengan 100 hari pemerintah Prabowo-Gibran," kata Dasco.

Sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo mengundang para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat siang.

Para pimpinan partai serta kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan setelah salat Jumat, yang menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

Pertemuan ini berlangsung selama sekitar dua jam dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB.

Baca Juga: Soal Pencalona Prabowo di Pilpres 2029, PAN Sebut Yakin Diajak Bicara

KIM Plus merupakan koalisi partai-partai pendukung pemerintahan, yang terdiri dari partai-partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, serta partai-partai lain yang sebelumnya berseberangan namun kemudian memberikan dukungan kepada pemerintahan baru.

Partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus meliputi Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

Beberapa tokoh partai yang terlihat hadir dalam silaturahmi tersebut antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri sekaligus politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni bersama sejumlah elite PSI.