Kena Efisiensi Anggaran, Kemenhan Jamin Tidak Pengaruhi Tugas Menjaga Kedaulatan Negara

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan mengganggu tugas utama dalam menjaga kedaulatan negara.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menyatakan bahwa kedaulatan dan keutuhan wilayah adalah hal yang tidak bisa ditawar.

Dalam pernyataannya di Kantor Kemenhan, Jakarta, pada Jumat, 14 Februari 2025, Brigjen Frega menegaskan bahwa tanpa kedaulatan dan keutuhan wilayah, pembangunan ekonomi dan stabilitas negara tidak bisa terwujud.

“Karena kedaulatan, kemudian keutuhan wilayah, itu harga mati. Tanpa adanya itu, kita tidak bisa membangun, ekonomi kita tidak stabil, dan ini sangat dibutuhkan apalagi dengan kebijakan pemerintah pusat yang memang ingin membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju, berdaulat, dan unggul,” ungkap dia, dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa meskipun terjadi kebijakan efisiensi anggaran, pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) serta pengadaan alutsista yang telah direncanakan tidak akan terpengaruh.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang. (Dok.Antara)

“Ya pengadaan alutsista ini sifatnya kan bukan temporer. Jadi, memang sudah multiyears (kontrak tahun jamak). Apa yang sudah direncanakan dan sudah dalam proses procurement (pengadaan) itu terus berjalan, dan harapannya kami bisa terus memperkuat karena menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan postur pertahanan,” jelasnya.

Brigjen Frega juga menekankan bahwa kesejahteraan prajurit tetap menjadi prioritas utama Kemenhan, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.

Adapun pada tahun 2025, anggaran Kemenhan mengalami efisiensi sebesar 16,24 persen atau sekitar Rp26 triliun. Efisiensi ini terutama ditujukan pada anggaran yang bersifat administratif, seperti perjalanan dinas, pembangunan yang tidak mendesak, pengadaan kendaraan, hingga rapat dan diskusi kelompok terpumpun.

Meskipun demikian, Brigjen Frega menyatakan bahwa penyesuaian akan tetap dilakukan untuk memastikan kebutuhan di lapangan tetap dapat terpenuhi.

Sebelumnya, pada Kamis, 13 Februari 2025, Komisi I DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran Kemenhan dan TNI dalam Rapat Kerja yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat tersebut membahas perubahan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.