AS Kasih Peringatan Sanksi dan Aksi Militer Jika Rusia Tolak Perundingan Damai

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 15 Feb 2025, 05:00
thumbnail-author
Adiansyah
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Bendera Amerika Serikat/ist Bendera Amerika Serikat/ist

Ntvnews.id, As - Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, memperingatkan bahwa Amerika Serikat tidak akan ragu untuk menerapkan sanksi dan bahkan mungkin mengambil langkah militer jika Presiden Rusia, Vladimir Putin menolak untuk merundingkan perjanjian damai yang menjamin kemerdekaan jangka panjang Ukraina.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam wawancara Vance dengan The Wall Street Journal (WSJ) pada Kamis, 13 Februari 2025.

Vance menjelaskan bahwa AS akan mempertimbangkan semua opsi untuk menanggapi kegagalan Rusia dalam merespons pembicaraan damai dengan Ukraina.

"Ada alat ekonomi yang dapat digunakan, tentu saja ada alat militer yang dapat digunakan, yang dapat digunakan Washington untuk melawan Putin," ungkap Vance, dikutip dari Antara.

"Presiden tidak akan melakukan ini tanpa pikir panjang. Dia akan berkata 'Semuanya ada di atas meja, mari kita buat kesepakatan'," kata dia lagi.

Wakil Presiden AS JD Vance <b>(applenews.id/Pinterest)</b> Wakil Presiden AS JD Vance (applenews.id/Pinterest)

Peringatan ini datang setelah pengumuman dari Presiden AS, Donald Trump yang mengungkapkan bahwa ia telah memulai negosiasi dengan Vladimir Putin untuk mencari solusi damai guna mengakhiri perang di Ukraina.

Vance, yang dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di Konferensi Keamanan Munich pada Jumat, 14 Februari 2025, juga menyatakan keyakinannya bahwa hasil akhir dari negosiasi ini akan mengejutkan banyak pihak.

Pernyataan Vance juga datang setelah Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menyampaikan pandangannya bahwa kemungkinan besar Ukraina tidak akan mendapatkan kembali wilayahnya yang hilang sejak 2014, dan juga tidak akan bergabung dengan NATO melalui jalur negosiasi.

Hal ini menunjukkan pergeseran prioritas AS dalam kebijakan luar negeri, dengan fokus yang kini beralih dari keamanan Eropa dan Ukraina, menuju pencapaian solusi yang lebih komprehensif.

x|close