Dedi Mulyadi Minta SMAN 6 Depok Batalkan Study Tour ke Bali

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menanggapi polemik terkait rencana study tour SMAN 6 Depok ke Bali. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah orang tua siswa mengeluhkan biaya yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp 3,5 juta per siswa. Jika ditambah dengan uang saku dan biaya lainnya, total pengeluaran orang tua bisa mencapai Rp 4,5 juta hingga Rp 5,5 juta.

"Saya mendapat laporan ada orang tua yang keberatan dengan biaya study tour di SMAN 6 Depok. Jika ditambah biaya tambahan lainnya, tentu angkanya bisa semakin besar," ujar Dedi melalui akun TikTok resminya, @dedimulyadiofficial, Minggu, 15 Februari 2025.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya sudah memberikan imbauan kepada sekolah-sekolah di Jawa Barat agar tidak mengadakan study tour, termasuk tidak mewajibkan pembelian seragam sekolah baru. Namun, karena belum resmi dilantik sebagai gubernur, pelantikannya dijadwalkan pada 20 Februari 2025, ia belum bisa mengeluarkan keputusan resmi.

"Saat ini saya hanya bisa mengimbau, karena belum dilantik. Setelah resmi menjabat, saya akan membuat keputusan tertulis," jelasnya.

Menurutnya, study tour seharusnya bukan sekadar perjalanan wisata, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Siswa diharapkan dapat melakukan kajian dan penelitian terhadap tempat yang dikunjungi.

Dedi Mulyadi (kanan kemeja putih) yang hadir dalam sidang PK Saka Tatal, saat memberikan keterangan di PN Cirebon, Jawa Barat, Rabu (31/7/2024). (Dok.Antara)

Dedi memberikan contoh bahwa kegiatan study tour tidak harus dilakukan di luar kota. Ia menyarankan agar sekolah lebih kreatif dalam menentukan tujuan studi yang lebih dekat dan relevan dengan pembelajaran siswa.

"Sampah di Depok itu masalah besar, bisa dijadikan bahan studi. Siswa jurusan IPA bisa mempelajari bagaimana bakteri dapat mengurai sampah melalui metode reduce, reuse, recycle, dan replace (R4)," ungkapnya.

Selain itu, siswa juga bisa belajar langsung dari industri sekitar, seperti memahami proses produksi minyak goreng, pembuatan tekstil, hingga teknologi robotik yang digunakan dalam dunia industri.

"Hal-hal sederhana di sekitar kita bisa dijadikan objek studi dan kajian, tanpa perlu pergi jauh," tambahnya.

Dedi menegaskan bahwa perjalanan ke tempat wisata seperti Bali tidak bisa disebut sebagai study tour, melainkan hanya sebatas piknik. Ia menekankan bahwa kegiatan rekreasi memang merupakan hak setiap individu, tetapi tidak boleh dijadikan kebijakan di lingkungan pendidikan formal.

Dedi Mulyadi terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat (Konfrontasi/Pinterest)

"Pergi ke Bali itu bukan study tour, itu namanya wisata atau piknik. Kalau mau piknik, silakan, tapi jangan dilembagakan dalam kebijakan sekolah," tegasnya.

Ia juga menyoroti dampak sosial dari study tour berbiaya tinggi. Menurutnya, banyak anak dari keluarga kurang mampu yang merasa minder karena tidak bisa ikut serta, bahkan memicu ketegangan dalam keluarga ketika orang tua tidak mampu memenuhi keinginan anak.

"Oleh karena itu, saya meminta Kepala SMAN 6 Depok untuk menunda atau membatalkan study tour ini. Gunakan uangnya untuk hal lain yang lebih bermanfaat," ujar Dedi.

Namun, ia tidak melarang jika ada orang tua yang mampu dan ingin mengajak anaknya berwisata bersama keluarga secara pribadi.

"Silakan saja jika ada yang ingin piknik bersama keluarganya, itu hak masing-masing," katanya.

Dedi juga menyinggung kebiasaan pegawai pemerintah yang melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah atau luar negeri dengan alasan study banding. Ia mengingatkan agar dana negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Sama halnya dengan pegawai pemerintah. Kalau mau piknik ke Yogyakarta, Bali, atau bahkan ke luar negeri, silakan saja, tapi pakai uang sendiri. Jangan berkamuflase dengan istilah study banding atau kunjungan kerja yang menggunakan anggaran negara," tandasnya.

Dedi berharap, setelah ia resmi menjabat sebagai gubernur, kebijakan terkait study tour dan perjalanan dinas akan lebih dikontrol agar tidak membebani masyarakat maupun keuangan negara.