Ntvnews.id, Jakarta - Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengelak jika Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki masalah.
Menurutnya, masalah itu datang dari pemimpinnya. Hal itu disampaikan dirinya saat hadir dalam dalam Rapat Kerja (Raker) dengan semua Menteri Koordinator di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
“Mengenai IKN itu tidak ada masalah, yang masalah yang jadi pimpinannya.” ujar Luhut
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (Antara)
Kemudian, Luhur juga mengatakan dirinya telah memastikan investasi serta pembangunan di IKN akan terus berjalan. Jika nantinya ada pekerjaan yang lambat, Ia menilai situasi itu merupakan hal yang biasa terjadi.
Baca Juga: Menko Luhut Ungkap RI Siap Pasok Listrik Hingga Hilirisasi di Papua Nugini
Luhut soal Orang Toxic, Anies: Enggak Perlu Ditanggapi
"Ya ada yang lambat sana sini ya biasa lah itu, dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini," ucap Luhut.
Sementara itu, Luhut merespon dengan baik atas penunjukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN. Dia yakin bahwa berbagai permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik.
"Apalagi sekarang pelaksana tugasnya pak menteri PUPR, beliau sangat tepat, kami membantu tektok dengan tim membantu tadi pembebasan tanah yang 2.000 hektar lebih kurang bermasalah. Saya kira dgn bank tanah juga kita lebih utamakan, dan overall itu akan bisa terselesaikan. Karena semua saya lihat kerja secara cepat," terang Luhut.
Baca Juga: Luhut soal Orang Toxic, Anies: Enggak Perlu Ditanggapi
Pesan Luhut Ke Prabowo: Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet
Sebelumnya, Basuki Hadimuljono dan Raja Juli Antoni, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, kini menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN dan Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Mereka mengambil alih posisi yang sebelumnya dipegang oleh Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, yang telah mengundurkan diri dari jabatan mereka.