Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid dalam jumpa pers seusai rapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (30/1/2025) ((Antara))
Ntvnews.id, Jakarta - Nusron Wahid selaku menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akhirnya buka suara terkait penggusuran rumah yang terjadi di Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat.
Menurut Nusron, Pengadilan Negeri II Cikarang tidak memiliki surat permohonan pengukuran terkait hal tersebut.
"Betul, dia sudah menyurati pada tahun 2022, tapi belum melakukan permohonan pengukuran,” tuturnya dikutip dari Antara, 16 Februari 2025.
Baginya, tidak ada surat permohonan yang menyatakan eksekusi lahan atau penggusuran lima rumah warga di Bekasi bakal dilakukan.
"Karena syarat sebelum eksekusi pengadilan itu, bukan sekadar pemberitahuan, ya, bukan sekadar pemberitahuan. Tapi, (ada juga) permohonan pengukuran untuk memastikan objek yang akan dieksekusi itu sesuai apa tidak,” sambung Nusron.
Nusron pun menegaskan jika pihak terkait harus mematuhi prosedur perundang-undangan sebelum bertindak lebih jauh.
"Kita ini negara hukum, aturannya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, aturannya PP 18 Tahun 2021 itu, sebelum ada penggusuran atau eksekusi pengadilan, harus terlebih dahulu pengadilan mengajukan permohonan pengukuran,”
"Jadi, sebelum melakukan eksekusi itu harusnya terlebih dahulu melakukan proses permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan sertifikat yang sebelumnya,” pungkasnya.
Nusron menilai bahwa pengajuan pembatalan sertifikat itu sebaiknya disampaikan lagi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar dapat memerintahkan kepada BPN, untuk membatalkan sertifikat yang dimiliki warga.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
