Ntvnews.id, Riyadh - Arab Saudi akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak yang melibatkan empat negara Arab pada 20 Februari mendatang. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait Gaza, yang mencakup rencana pengambilalihan wilayah tersebut serta relokasi penduduknya ke negara-negara lain.
Dilansir dari AP, Senin, 17 Februari 2025, seorang sumber yang mengetahui persiapan pertemuan di Riyadh mengungkapkan, s bahwa pertemuan ini akan dihadiri oleh pemimpin Mesir, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Acara ini dijadwalkan berlangsung sebelum pertemuan Liga Arab di Kairo, yang juga akan membahas isu yang sama.
Sumber lain yang tidak ingin disebutkan namanya menyebutkan bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga akan turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: Trump Mendadak Pecat Lebih dari 300 Staf Badan Nuklir Nasional
Trump memicu kehebohan global dan menuai kecaman setelah mengusulkan agar AS mengambil alih Gaza serta memindahkan lebih dari dua juta warga Palestina dari wilayah yang hancur akibat perang. Ia menyebut Mesir dan Yordania sebagai kemungkinan tujuan relokasi para pengungsi tersebut.
Usulan kontroversial itu pertama kali diutarakan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang pekan lalu berkunjung ke Gedung Putih di Washington DC.
Rencana Trump mendapat penolakan luas dari berbagai pihak, terutama dari negara-negara Arab, yang secara jarang terjadi membentuk front persatuan dalam menolak gagasan pengusiran massal warga Palestina.
Baca Juga: Menilik Lokasi Perundingan Trump dan Putin untuk Akhiri Perang Ukraina
Bagi rakyat Palestina, pemindahan paksa ini mengingatkan kembali pada peristiwa "Nakba"—eksodus massal warga Palestina pada tahun 1948 saat berdirinya negara Israel.
Namun, Trump mengancam akan menghentikan bantuan AS kepada Yordania dan Mesir jika mereka menolak mendukung rencana tersebut.
Saat ini, Yordania telah menampung lebih dari dua juta pengungsi Palestina, dengan lebih dari separuh dari total populasinya yang mencapai 11 juta jiwa merupakan keturunan Palestina.
Di sisi lain, Mesir mengusulkan rencana rekonstruksi Gaza yang memungkinkan warga Palestina tetap tinggal di wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa pemerintah AS ingin mendengar alternatif lain dari negara-negara Arab mengenai masa depan Gaza. Namun, ia menegaskan bahwa "saat ini satu-satunya rencana—meskipun mereka tidak menyukainya—tetaplah rencana Trump."