Gerindra: Koalisi Permanen untuk Kontinuitas Pembangunan

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menawarkan koalisi permanen bagi anggota Koalisi Indonesia Maju Plus. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani, gagasan koalisi permanen dalam rangka menciptakan kontinuitas pembangunan.

"Maksudnya adalah agar ada kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

Ia pun memandang gagasan koalisi permanen KIM Plus sebagai gagasan yang baik demi terciptanya stabilitas politik di Tanah Air.

"Sebagai sebuah gagasan itu adalah gagasan yang bagus, gagasan yang genuine, yang diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas bagi pemerintahan," kata dia.

Ia lantas menilai gagasan untuk membentuk koalisi permanen KIM Plus sebagai sesuatu yang lumrah sebab gagasan untuk melanggengkan kerja sama politik permanen muncul di tiap periode kepresidenan.

"Artinya gagasan itu bukan hanya gagasan sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan, wacana dan pemikiran itu mengemuka karena dirasakan perlu ada sebuah kerja sama politik yang lebih mantap, yang lebih berjangka panjang," jelas dia.

Menurutnya, gagasan untuk membentuk koalisi permanen KIM Plus tidak akan mengganggu fungsi check and balances dalam prinsip berdemokrasi di tanah air sebab fungsi tersebut tidak hanya dipikul oleh partai politik.

"Check and balances itu kan tidak harus dari partai politik. Pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan membeda masyarakat bersama-sama, dan bahkan seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung (parlemen) ini," papar Muzani.

Muzani menjelaskan, awalnya gagasan tersebut dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto saat acara silaturahmi KIM Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor.

"Selanjutnya tentu saja gagasan itu terserah kepada bagaimana para pemimpinan politik-politik itu menyikapi dan mengambil keputusan atas hal tersebut," ujarnya.

Walau begitu, dia menegaskan bahwa pembahasan terkait implementasi gagasan koalisi permanen untuk KIM Plus sejauh ini belum digulirkan.

"Sampai hari ini belum ada pembicaraan yang bersifat implementatif dari gagasan itu," tandas Ketua MPR RI.