Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Prasetyo Hadi. (Dok.Antara)
Ntvnews.id
Namun, Prasetyo mengimbau masyarakat untuk bersikap bijak, cermat, dan objektif dalam menyerap serta memahami berbagai informasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
"Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi," kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa 18 Februari 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo turut mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa, untuk lebih cermat dalam memahami berbagai informasi yang beredar terkait kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tidak memengaruhi anggaran untuk beasiswa, biaya UKT, maupun menyebabkan pemecatan tenaga honorer.
Baca juga: Didemo Mahasiswa Indonesia Gelap, Mensesneg: Beri Prabowo Kesempatan
"Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan," tutur Mensesneg.
Prasetyo kembali menegaskan bahwa semangat efisiensi bukanlah untuk mengurangi layanan kepada masyarakat, melainkan untuk mengoptimalkan pengeluaran negara dengan memangkas biaya yang kurang produktif, seperti seminar atau forum diskusi (FGD).
"Semangat efisiensi ini bukan untuk mengganggu masyarakat, tapi untuk memangkas hal-hal yang kurang produktif, seperti acara seremonial, seminar, atau FGD yang sudah terlalu banyak. Sekarang rakyat butuh aksi nyata," ujar Prasetyo Hadi.
Baca juga: Wamensesneg Sebut Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Kinerja dan Program Kementerian dan Lembaga
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa efisiensi di kementerian dan lembaga mencakup pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), acara peringatan, serta kegiatan seremonial lainnya. Dengan demikian, sektor pendidikan, terutama perguruan tinggi, tidak terpengaruh oleh kebijakan penghematan tersebut.
"Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 14 Februari 2025 pada minggu lalu.
Menkeu menambahkan bahwa pada tahun anggaran 2025, sebanyak 1.040.192 mahasiswa akan menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,69 triliun untuk program beasiswa tersebut.
Baca juga: Didemo Mahasiswa Indonesia Gelap, Mensesneg: Beri Prabowo Kesempatan
"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," kata Menkeu.
Dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran pemerintah tidak akan mengganggu kegiatan operasional. Sebaliknya, dana yang berhasil dihemat akan dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti penyediaan pupuk dan perbaikan fasilitas pendidikan.
"Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group discussion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Ngak usah seminar lagi," tegas Presiden.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
