BEM SI Bakal Kepung Istana Saat Pelantikan Kepala Daerah Esok Hari

Ntvnews.id, Jakarta - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merencanakan puncak aksi bertajuk Indonesia Gelap yang akan berlangsung bersamaan dengan pelantikan 481 Kepala Daerah terpilih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Februari 2025.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menyatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk penegasan terhadap para kepala daerah mengenai tanggung jawab mereka dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Menurutnya, momentum ini dipilih agar para pemimpin daerah merasa memiliki beban moral untuk segera menjalankan tugas mereka dengan kebijakan yang pro-rakyat.

"Ya benar, kita mengambil momentum itu mau menegaskan bahwa kepala daerah ada beban dan tanggung jawab yang harus segera di jalankan untuk ke mensejahterakan rakyatnya yang bisa menghadirkan kebijakan yang pro rakyat," kata Herianto dalam keterangannya yang dilansir Rabu, 19 Februari 2025.

Demonstrasi di DPR RI (Dokumentasi)

Lebih lanjut, Herianto mengungkapkan bahwa jumlah massa yang akan turun dalam aksi Indonesia Gelap diperkirakan lebih besar dari sebelumnya, mengingat tuntutan mereka hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan yang positif dari pemerintah.

"Itu pasti akan lebih besar kalok tuntutan kita kemarin tidak ada di respon sama pihak pemerintah. Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut," ujarnya.

Dalam aksi ini, aliansi BEM SI membawa 13 poin tuntutan yang dikemas dalam tema besar Indonesia Gelap. Beberapa tuntutan tersebut antara lain pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, hingga evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi demo di KPK (DOKUMENTASI)

"Yang hasilnya terjadi kesepakatan dengan membawa tajuk besar 'Indonesia Gelap" dengan beberapa isu dan tuntutan diantaranya cabut proyek strategis nasional (PSN): wujudkan reformasi agraria sejati; wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis; tolak revisi UU MINERBA; hapuskan Multifungsi ABRI; sahkan RUU Masyarakat Adat; Cabut INPRES No. 1 tahun 2025," ujarnya.

Selain itu, tuntutan lainnya meliputi evaluasi total terhadap program MBG, realisasi anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen, desakan kepada Prabowo untuk mengeluarkan Perpu terkait perampasan aset, penolakan terhadap RUU TNI, Polri, dan Kejaksaan, efisiensi dalam Kabinet Merah Putih, penolakan revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib, serta reformasi dalam institusi kepolisian.

"Evaluasi total MBG; Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen; desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset; tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan; Efisiensi Kabinet Merah Putih; tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan reformasi Polri," tegasnya.