Ketua DMI Jusuf Kalla Lakukan Kunjungan ke Afghanistan, Bahas Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan

Ntvnews.id, Afghanistan - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) sekaligus mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu sempat melakukan kunjungan ke Kabul, Afghanistan. Kunjungan JK kali ini dilaksanakan mulai dari Minggu, 2 Juni hingga Rabu, 5 Juni 2024. 

Rombongan JK langsung bertemu dengan Wakil Perdana Menteri 2 Afghanistan, Mullah Abdul Salam Hanafi dan Menteri Luar Negeri Mawlawi Amir Khan Muttaqi. Dalam pertemuan ini, JK membahas soal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. 

Apabila pemerintah Afghanistan tertarik dengan pandangan dirinya, maka JK bersiap untuk memberikan bantuan untuk mewujudkan hal tersebut. Menariknya, kata Jusuf Kalla, pemerintah Afghanistan cukup terbuka dengan dengan pandangan yang disampaikan olehnya. 

“Kita berbicara bagaimana pendidikan untuk perempuan dan mereka semua setuju bahwa memang itu semuanya tahap demi tahap akan dilaksanakan. Kami bersedia dengan beberapa negara lain untuk membahas itu,” kata JK dilansir dari akun Instagram @yadijentak pada 6 Juni. 

Menurut JK, soal kesetaraan gender sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang dasar di Afghanistan. Sehingga hal yang harus dilakukan berikutnya adalah menerapkan hal tersebut tahap demi tahap dan Indonesia akan terus mendukung serta membantu mereka. 

“Pada dasarnya undang-undang dasar mereka itu memperbolehkan, tapi akan dilaksanakan tahap demi tahap. Sehingga perempuan juga akan setara karena itu undang-undang dasarnya laki perempuan setara,” ungkap Jusuf Kalla. 

Kunjungan Jusuk Kalla ke Afghanistan (Tangkapan Layar: Instagram)

Mantan Wakil Presiden periode pertama Jokowi tersebut tak menampik bahwa sebenarnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di negara Islam ini sudah berjalan. Ia memberikan contoh bahwa banyak perempuan yang sudah bekerja di depan umum. 

"Anda lihat di hotel yang jadi resepsionisnya adalah perempuan, di bandara juga sudah banyak perempuan. Jadi tidak benar bahwa perempuan tidak boleh bekerja sebenarnya di sini. Jadi tidak seekstrim dengan yang kita dengar," ujar JK meyakinkan.