Ini Penyebab Prabowo Copot Satryo Brodjonegoro dari Kursi Mendiktisaintek?

Ntvnews.id, Jakarta - Satryo Soemantri Brodjonegoro dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Prabowo kemudian mengangkat Brian Yuliarto sebagai pengganti Satryo.

Lantas, apa yang menyebabkan Prabowo me-reshuffle Satryo? 

Diketahui, Satryo baru seumur jagung menjabat Mendiktisaintek. Ia menduduki posisi Mendiktisaintek, baru sekitar 4 bulan.

Diduga kuat, Satryo dicopot Prabowo gara-gara pernyataannya yang menyebut bahwa biaya kuliah atau uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN), kemungkinan naik imbas pemangkasan anggaran. Efisiensi anggaran sendiri merupakan keinginan Prabowo yang dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Pernyataan Satryo itu, disampaikan saat rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu, 12 Februari 2025.

Awalnya, Satryo menyebut pagu anggaran Kemendiktisaintek sebesar Rp 56,6 triliun. Tapi, mereka diminta Kementerian Keuangan melakukan efesiensi hingga Rp 14,3 triliun.

Efeisensi anggaran itu, menurut Satryo akan menyasar kegiatan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), yang semula pagunya Rp 6,01 triliun diefesiensi hingga 50 persen.

"Selain itu ada bantuan lembaga dengan unggulan rupiah murni, ada BOPTN, pagunya Rp 6,018 triliun, itu dikenakan efisiensi dan anggaran 50 persen. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu Rp 6,018 triliun," ujar Satryo saat rapat.

Menurutnya, apabila pagu itu dipotong maka ada kemungkinan perguruan tinggi menaikkan uang kuliah. Satryo mengatakan, Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum (BPPTNBH) juga diefisiensi sebesar 50 persen.

"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Berikutnya revitalisasi perguruan tinggi negeri, ini juga di pagu awal kami Rp 856,2 miliar dipotong 5 persen. Kami minta kembali pada pagu semula," kata dia.

"BPPTNBH itu pagu awalnya Rp 2,37 triliun, dipotong 50 persen oleh efisiensi DJA (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan), dan ini kami mencoba untuk mengurangi potongan tersebut sehingga kami usulkan efisiensi yang dilakukan semula Rp 1,185 triliun menjadi Rp 711,081 miliar, 30 persen dari 50 persen yang sebelumnya," imbuh Satryo.

Satryo mengatakan, total efisiensi anggaran yang diinginkan pihaknya sebesar Rp 6,785 triliun. Sedangkan, efisiensi dari Kemenkeu mencapai Rp 14,3 triliun.

Ia lantas meminta Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan hal itu. Ia menyinggung efisiensi Rp 6,7 triliun yang diinginkan Kemendiktisaintek belum termasuk tunjangan kinerja dosen dan PNS sebesar Rp 2,5 triliun.

"Jadi total yang akan dilakukan efisiensi oleh Kemendiktisaintek jumlah sebesar Rp 6,785 Triliun dari Rp 14,3 triliun yang diusulkan oleh DJA," papar Satryo.

"Ini belum termasuk tunjangan kinerja dosen, PNS, sebesar Rp 2,5 triliun yang sudah didapat lampu hijau dari Kemenkeu untuk dibayarkan. Dengan posisi ini saya berharap Bapak Ibu bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp 14,3 (triliun) tetapi menjadi hanya Rp 6,78 triliun," imbuhnya.

Belakangan, Satryo meralat pernyataannya. Dalam unggahan akun Instagram Kemdiktisaintek, Satryo menyatakan bahwa UKT tidak naik, meski ada pemangkasan anggaran.

Namun pernyataan Satryo itu dirasa terlambat. Sebab, para mahasiswa terlanjur turun ke jalan dengan tagar 'Indonesia Gelap'. Mereka menggeruduk sekitar Istana tempat berkantor Prabowo, tepatnya di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat kemarin. Salah satu tuntutan mahasiswa ialah mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang terkait efisiensi anggaran.