Gubernur terpilih Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberi menjawab pertanyaan wartawan usai pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di Kantor Kementerian (Antara)
Ntvnews.id
"Semuanya program kita laksanakan dengan maksimal. Ya infrastruktur," ujar Luthfi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025, usai mengikuti pelantikan serentak kepala daerah.
Luthfi berkomitmen mempercepat program prioritas dan aksi yang telah direncanakan. Menjelang mudik, Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kondisi jalan nasional tetap baik. Selain itu, perbaikan jalan provinsi dan kabupaten juga ditingkatkan guna kelancaran arus mudik dan balik.
"Minimal saat menjelang arus mudik dan balik wilayah Jawa Tengah sudah mulus dan bagus," ucapnya.
Baca juga: Ahmad Luthfi Akui Telah Lama Memiliki KTA Gerindra
Luthfi menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah akan dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah peningkatan layanan dasar, termasuk perbaikan infrastruktur di 2.600 sekolah yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan swasembada pangan sebagai lumbung padi nasional dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur pengairan sekunder.
Program bantuan sosial juga akan diperluas, mencakup penyediaan 1.000 rumah layak huni serta peningkatan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang membutuhkan.
Untuk mengatasi persoalan pendidikan bagi warga miskin ekstrem, pemerintah provinsi akan menyediakan beasiswa bagi 160 ribu anak yang putus sekolah. Bantuan ini mencakup biaya seragam, akses internet, buku, dan kebutuhan pendidikan lainnya.
Baca juga: Ahmad Luthfi Ajak Jawa Tengah Bersatu Usai Menang Quick Count Pilgub 2024
"Ada 160 ribu masyarakat miskin ekstrem yang putus sekolah, kita akan gratiskan mereka untuk sekolah kembali dengan memberikan beasiswa, baik itu seragam kemudian internet maupun seragam atau buku dan sebagainya," ujarnya.
Luthfi menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti penghapusan dana, tetapi pengoptimalan penggunaannya.
Beberapa pos anggaran yang akan dikurangi meliputi perjalanan dinas, rapat, serta program yang kurang berdampak bagi masyarakat.
Program yang dinilai tidak berpihak pada rakyat akan dievaluasi ulang agar anggaran lebih difokuskan pada sektor prioritas, seperti infrastruktur.
"Program-program yang tidak populer dan tidak kepada masyarakat, tidak pro kepada rakyat, itu harus kita evaluasi kembali sehingga ke depan infrastruktur kita bikin insyaallah kita mampu untuk dari pemerintah pusat maupun daerah," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
