Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) bersama Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy bersiap memberikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis 9 Januari 2025. ((Antara))
Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku. PDIP menilai, penahanan Hasto bermuatan politis, bukan murni penegakan hukum.
"Ini adalah penahanan politik," ujar Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional yang juga pengacara Hasto, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis malam, 20 Februari 2025.
Penahanan Hasto juga dianggap PDIP sebagai serangan terhadap partai politik pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
"Dan ini babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami," ucapnya.
Penahanan Hasto, pun merupakan bukti bahwa informasi yang menyebutkan Hasto ditarget untuk ditahan sebelum kongres PDIP, benar adanya.
"Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum kongres Partai," tuturnya.
"Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik," imbuh Ronny.
Penahanan politikus asal Yogyakarta itu juga dinilai sebagai operasi untuk mengacak-acak PDIP. Karena, sesungguhnya penahanan Hasto tak mendesak.
"Penahanan ini merupakan bagian dari operasi politik mengawut-awut Partai. Tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
