Ntvnews.id, Solo - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberikan tanggapan terkait instruksi yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retret yang akan diadakan di Magelang.
Jokowi mengungkapkan bahwa kegiatan retreat tersebut merupakan urusan pemerintahan, dan para kepala daerah diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden," kata Jokowi kepada awak media di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat, 21 Februari 2025.
Menurutnya, kepala daerah yang sudah dilantik seharusnya tetap hadir dalam kegiatan tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa para kepala daerah dipilih oleh rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan lainnya.
"Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain," ujarnya.
Lantas, saat ditanya bagaimana pendapatnya soal situasi seperti ini, Jokowi hanya menjawab singkat, "Ya biasa."
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret yang rencananya digelar pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi ini disampaikan setelah penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Kamis malam, 20 Februari 2025.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian tertulis dalam surat yang ditandatangani oleh Megawati.