Jokowi Minta Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Said Abdullah: Ini Urusan Partai Bukan Orang Luar

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut pembekalan atau retret kepala daerah sebagai urusan pemerintahan.

Said menegaskan bahwa instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri acara pembekalan di Akmil Magelang pada 21–28 Februari 2024 adalah urusan internal partai, bukan pihak luar. 

"Ini soal partai lah, urusan internal, bukan urusan orang luar," kata Said saat ditemui awak media di kediaman Megawati yang berada di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat 21 Februari 2025.

Namun, ia tidak memastikan apakah semua kepala daerah dari PDIP akan mengikuti instruksi tersebut.

Termasuk, apakah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang sebelumnya bertemu Megawati, akan tetap menghadiri retret atau tidak.   

Baca juga: Segini Jumlah Kepala Daerah PDIP yang Dilarang Megawati Ikut Retreat

Said hanya mengungkapkan bahwa Pramono telah pulang terlebih dahulu. "Saya dengan Mas Pram. Mas Pram sudah balik," ujarnya. 

Jokowi menegaskan retret kepala daerah di Magelang adalah urusan pemerintahan karena diundang presiden.  

"Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden," kata Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, pada hari ini.

Jokowi, mantan kader yang didukung PDIP, mengimbau kepala daerah untuk hadir dalam retret dan mengingatkan bahwa mereka dipilih langsung oleh rakyat.

Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk tidak mengikuti pembekalan di Akmil Magelang pada 21–28 Februari 2024.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati pada 20 Februari 2025. Keputusan itu diambil setelah mencermati dinamika politik nasional, terutama usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.  

Baca juga: Commander call, Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat, Gimana Pramono-Rano?

Surat itu menyebut, "mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan".

Megawati menginstruksikan kepala daerah PDIP yang sedang menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan selanjutnya. 

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis Megawati dalam surat itu.

Megawati meminta kepala daerah PDIP tetap berkomunikasi dengan DPP sambil menunggu perkembangan politik. 

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," sambungnya.

(Sumber: Antara)