DPR Setujui Anggaran Kemenpora 2025 Naik Jadi Rp2,9 Triliun

Ntvnews.id, Jakarta -  Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada tahun anggaran 2025.

Usulan ini langsung mendapatkan persetujuan dari Anggota Komisi X DPR RI dalam rapat kerja (Raker) yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta. 

“ini usulan anggaran tambahan Kemenpora TA 2025, dimana mempertimbangkan Pagu Indikatif Kemenpora TA 2025, diperlukan penambahan anggaran untuk dibahas pada Pagu Anggaran TA 2025 dan trilateral meeting bersama Kemenkeu dan Bappenas," kata Menpora Dito.

Komisi X DPR (Kemenpora )

Usulan tambahan anggaran meliputi unit kerja yang berkaitan dengan kepemudaan (Deputi 1 dan 2) sejumlah Rp 117 miliar. Sementara itu, untuk bidang olahraga, usulan tambahan anggaran mencapai Rp 2,8 triliun, dengan tambahan dukungan manajemen sebesar Rp 50 miliar.

Baca Juga: DPR Bakal Pastikan RUU Polri Bakal Dibahas Secara Terbuka

297 Anggota DPR Hadir Rapat Paripurna, Bahas LKPP Hingga Naturalisasi Timnas

Total penambahan anggaran yang diusulkan untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 2.967.000.000.000.

"Jadi total Kemenpora memohon penambahan anggaran sebesar Rp 2.967.000.000.000 (dua triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar rupiah)," urai Menpora Dito. 

Komisi X DPR RI yang mengurusi sektor pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pemuda dan olahraga, menyetujui serta memberikan dukungan terhadap usulan peningkatan alokasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga RI untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2.967.000.000.000.

Baca Juga: DPR RI Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Jadi WNI

"Komisi X DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran Kemenpora RI TA 2025 sebesar Rp 2.967.000.000.000 dan mendesak Kemenpora RI segera menyampaikan usulan itu ke Pertemuan Trilateral dengan Kemenkeu dan Bappenas," ujar pimpinan raker yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih.