Ribuan Personel Gabungan Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Ntvnews.id, Jakarta - Sebanyak 2.912 personel gabungan telah dikerahkan untuk mengamankan sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPU Kada) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Condro, menyatakan bahwa pengamanan dilakukan dengan pola yang ketat namun humanis untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar MK.

"Kami telah menyiapkan pola pengamanan yang ketat dan humanis untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar Mahkamah Konstitusi," kata Susatyo di Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

Pengamanan ini mencakup area dalam gedung MK serta kawasan sekitar Monas, dengan tujuan memastikan jalannya sidang berlangsung aman dan kondusif.

"Sinergi dengan seluruh pihak terus kami perkuat untuk menjaga situasi tetap kondusif," tambahnya.

Baca juga: Dr. Gladys di DPR saat Polisi Umumkan Nikita Mirzani Tersangka Pemerasan, Mau Apa?

Personel Polri ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar MK, dengan ketentuan bahwa petugas yang terlibat pengamanan tidak diperbolehkan membawa senjata api. Selain itu, pengaturan lalu lintas juga diterapkan untuk menghindari kemacetan di sekitar lokasi sidang.

"Polri mengimbau kepada seluruh pihak untuk tetap menjaga ketertiban dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi," ujar Susatyo.

Sebelumnya, MK dijadwalkan mengucapkan putusan akhir untuk 40 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang telah memasuki tahap pembuktian pada hari ini. Sidang putusan tersebut digelar di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta, mulai pukul 08.00 WIB, dan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya.

Pada PHPU Kada 2024, MK awalnya meregistrasi 310 perkara. Setelah melalui putusan dismissal pada 4 dan 5 Februari, hanya 40 perkara yang dilanjutkan ke tahap pembuktian, sementara 270 perkara lainnya dihentikan dengan berbagai alasan, seperti tidak dapat diterima, ditarik kembali, gugur, atau bukan kewenangan MK.

(Sumber: Antara)