Daftar 24 Daerah yang Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Keputusan MK

Ntvnews.id, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 pada Senin, 24 Februari 2025.

Dari jumlah tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara. Dengan selesainya sidang Pengucapan Putusan ini, MK resmi menuntaskan seluruh 310 permohonan yang berkaitan dengan PHPU Kada 2024.

Dalam putusan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara berujung pada perintah MK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah terkait untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU).

Selain itu, dalam perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara.

Sementara itu, dalam perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kabupaten Jayapura, Mahkamah meminta perbaikan penulisan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura mengenai penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024.

Berikut daftar perkara yang diputuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, dikutip dari laman resmi MK, Selasa, 25 Februari 2025: