Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa bergabungnya Demokrat ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto didasarkan pada kepentingan rakyat dan bangsa.
"Hari ini Demokrat berada dalam barisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita telah mengambil keputusan strategis, bukan hanya demi partai, tapi demi rakyat dan bangsa," kata AHY saat menyampaikan sambutan dalam Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025 malam.
AHY menyatakan bahwa Partai Demokrat berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan pemerintahan saat ini. Dukungan tersebut mencakup program Astacita Presiden Prabowo dalam upaya membangun kedaulatan di sektor pangan, energi, dan air.
Baca Juga: SBY: Demokrat Akan Tegak Berdiri Terus Berbuat untuk Negara dan Rakyat
"Kita akan memastikan bahwa program infrastruktur yang digagas akan berdampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berlandaskan prinsip keadilan, di mana seluruh proyek yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi rakyat.
Menurutnya, infrastruktur yang dibangun harus terintegrasi dengan akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
"Infrastructure for all, untuk semua masyarakat Indonesia," jelas AHY.
Baca Juga: Prabowo Bakal Hadiri Kongres Partai Demokrat Malam Ini
Sejumlah tokoh partai turut hadir dalam acara ini, antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua DPP NasDem Saan Mustopa, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy, serta Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Hadir pula elite PDIP seperti Puan Maharani dan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), serta Ruhut Poltak Sitompul.
Selain itu, beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih juga tampak menghadiri Kongres, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Lodewijk Paulus, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BIN Herindra, serta Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti.