Cegah Korupsi, Suruh Pejabat Ikut Retret dan Lihat Penjara Koruptor

Ntvnews.id, Jakarta - Meski telah banyak pejabat publik yang ditangkap KPK atau aparat penegak hukum karena melakukan korupsi, namun faktanya praktik korupsi masih marak terjadi di Indonesia. Para koruptor tersebut seolah tak takut masuk penjara.

Berkaca dari realita tersebut, Chaitsa seorang mahasiswi mengusulkan agar sebelum melaksanakan tugas para kepala daerah atau pun menteri terpilih diajak oleh pemerintah pusat ke lembaga pemasyarakatan melihat pejabat yang melakukan korupsi. Hal ini lazim dilakukan di China.

"Apakah di Indonesia ini hal seperti itu bisa diterapkan untuk para pejabat kita agar nge-warning untuk tidak korupsi?" tanya Chaitsa dalam acara diskusi Merah Putih di Nusantara TV. Diskusi menghadirkan empat narasumber yakni mantan Dirjen OTDA Djohermansyah Djohan, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria, Anggota Komisi II DPR Azis Subekti dan Direktur Eksekutif IPR Iwan Setiawan.

Menurut Mantan Dirjen OTDA Djohermansyah Djohan hal yang disampaikan Chaitsa sangat menarik. Ia mengatakan memang diperlukan hal-hal yang agak baru untuk mencegah korupsi.

"Tentu kalau disuruh lihat penjara apalagi penjara kita banyak yang jelek-jelek. Bagaimana kehidupan di dalam penjara. Takut dong. Dengan begitu dia berpikir berkali-kali kalau dia mau korupsi. Saya kira pergi ke penjara atau pergi ke KPK untuk minta pembinaan itu baik-baik saja," kata Djohermansyah Djohan.

"Jadi penting juga sih ada hal-hal yang agak agak baru. Jadi tadi penjara itu di China. Saya belum begitu dengar itu bahwa ada kepala daerah baru dilantik terus pergi ke penjara. Kalau memang itu bisa kita pikirkan untuk dilakukan di retret. Bawa ke penjara di Magelang," imbuhnya.

Djohan mengatakan kalau para kepala daerah datang langsung ke penjara melihat betapa susahnya hidup di penjara. Mereka lebih tergugah hatinya.

Direktur Eksekutif IPR Iwan Setiawan berpandangan hukuman terhadap koruptor harus hukuman maksimal. Bila perlu para pencuri uang rakyat itu dijatuhi hukuman mati.

"Sudah banyak teriakan rakyat, teriakan mahasiswa yang meminta kalau bisa koruptor itu dihukum mati. Saya kira satu saja koruptor dihukum dihukum mati di Indonesia, para kepala daerah atau pejabat lainnya akan berpikir untuk korupsi," tandasnya.

Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria mengapresiasi usulan mahasiswa untuk membawa para kepala daerah terpilih melihat kehidupan di penjara.

"Saya pikir itu usulan yang sangat bagus sekali. Bisa disampaikan atau jadi perhatian bagi Kementerian Dalam Negeri kemudian Lemhannas maupun Akademi Militer," kata Hariqo Wibawa Satria.

Hariqo mengungkapkan sejak lama Presiden Prabowo Subianto tak pernah absen mengingatkan jangan korupsi.

"Jadi sesungguhnya pesan dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu adalah pesan yang selalu disampaikan oleh orang tua kita juga. Jangan korupsi nanti bikin malu orang tua. Bikin malu almamater, bikin malu segalanya," pungkasnya.