Dampak Putusan Buru PM Israel, DPR AS Buat RUU Beri Sanksi ke ICC

Ntvnews.id, Jakarta - DPR Amerika Serikat telah menyetujui sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

RUU ini muncul sebagai respons terhadap surat perintah penangkapan yang diajukan oleh Jaksa ICC terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Dilansir dari Reuters, Jumat, 7 Juni 2024, Jaksa ICC, Karim Khan, yang bermarkas di Den Haag, Belanda, pada bulan Mei sebelumnya, mengeluarkan pernyataan bahwa Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, harus ditangkap atas dugaan melakukan kejahatan perang.

Benjamin Netanyahu (The Arab News)

Khan juga mengeluarkan surat perintah penangkapan yang sama untuk tiga pemimpin hamas lainnya, termasuk Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar.

Baca Juga: Senator AS Berikan Dukungan Perintah Penangkapan PM Israel Benjamin Netanyahu

All Eyes on Rafah, Ribuan Massa Gelar Aksi Solidaritas Bela Palestina di Depan Kedubes Amerika

Dalam pernyataannya pada saat itu, Khan menjelaskan bahwa setelah perang yang berlangsung selama berbulan-bulan di Jalur Gaza, dia memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa kelima pria tersebut "bertanggung jawab secara pidana" atas dugaan kejahatan perang dan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

ISI RUU yang Disetujui

Benjamin Netanyahu (Istimewa)

RUU yang bernama Undang-undang Penanggulangan Pengadilan Tidak Sah ini akan melarang masuknya para pejabat ICC yang terlibat dalam kasus ini ke wilayah AS, mencabut visa mereka dan membatasi transaksi properti apa pun yang berbasis di wilayah AS. 

PM Israel Takut Digulingkan, Hal Ini Tiba-tiba Dilakukan Netanyahu

Voting yang dilakukan pada Selasa, 4 Juni 2024 waktu setempat menunjukkan 247 suara mendukung dan 155 suara lainnya menolak RUU tersebut. Sebanyak 42 anggota DPR AS dari Partai Demokrat bergabung dengan kalangan Partai Republik yang hampir seluruhnya dalam mendukung RUU tersebut.

RUU yang bernama Undang-undang Penanggulangan Pengadilan Tidak Sah ini akan melarang masuknya para pejabat ICC yang terlibat dalam kasus ini ke wilayah AS, mencabut visa mereka dan membatasi transaksi properti apa pun yang berbasis di wilayah AS.

Voting yang dilakukan pada Selasa (4/6) waktu setempat menunjukkan 247 suara mendukung dan 155 suara lainnya menolak RUU tersebut. Sebanyak 42 anggota DPR AS dari Partai Demokrat bergabung dengan kalangan Partai Republik yang hampir seluruhnya dalam mendukung RUU tersebut.