AS Keluarkan Peringatan Keamanan untuk Thailand, Kenapa?

Ntvnews.id, Jakarta - Thailand telah mendeportasi 40 warga Uighur ke China, meskipun kelompok hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa mereka berisiko mengalami penyiksaan atau bahkan kematian setelah kembali ke negara tersebut.

Dilansir dari BBC ,Senin, 3 Maret 2025, kelompok tersebut diperkirakan telah diterbangkan ke wilayah Xinjiang, China, Kamis, 27 Februari2025 setelah ditahan selama 10 tahun di pusat penahanan imigrasi Bangkok.

China telah lama dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kejahatan kemanusiaan dan kemungkinan genosida, terhadap warga Uighur serta kelompok Muslim lainnya di Xinjiang. Namun, Beijing secara tegas membantah tuduhan tersebut.

Deportasi ini merupakan yang pertama dilakukan Thailand terhadap warga Uighur sejak tahun 2015. Langkah ini dilakukan secara diam-diam, meskipun sebelumnya Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyampaikan kekhawatiran serius.

Media lokal melaporkan bahwa beberapa truk dengan jendela tertutup plastik hitam terlihat meninggalkan pusat penahanan Bangkok pada Kamis pagi. Beberapa jam kemudian, situs pelacakan penerbangan Flightradar24 menunjukkan adanya penerbangan tak terjadwal milik China Southern Airlines yang berangkat dari Bangkok dan mendarat di Xinjiang.

Pemerintah Thailand mengonfirmasi keputusan mereka untuk mengirim kembali 40 warga Uighur tersebut, dengan alasan bahwa menahan mereka selama lebih dari satu dekade tidak dapat dibenarkan. Thailand juga menyatakan bahwa tidak ada negara ketiga yang bersedia menerima mereka, termasuk Turki yang sebelumnya pernah memberikan suaka bagi warga Uighur.

Saat ini, masih ada delapan warga Uighur yang berada di Thailand, termasuk lima orang yang sedang menjalani hukuman atas tindak kriminal yang mereka lakukan selama masa penahanan.

Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, disebut telah mendapat jaminan dari pemerintah China bahwa warga Uighur yang dideportasi akan diperlakukan dengan baik.

"Di negara mana pun, setiap tindakan harus sesuai dengan hukum, proses internasional, dan prinsip hak asasi manusia," kata Shinawatra.

Sementara itu, Beijing mengklaim bahwa 40 orang yang dipulangkan dari Thailand adalah imigran ilegal asal China, tanpa mengonfirmasi apakah mereka berasal dari etnis Uighur. Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa pemulangan ini telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di kedua negara serta praktik internasional.

Media pemerintah China menuduh kelompok tersebut telah dipengaruhi oleh organisasi kriminal dan berakhir di Thailand setelah keluar dari China secara ilegal.

Keputusan deportasi ini mendapat respons dari AS. Kedutaan Besar AS di Bangkok mengeluarkan peringatan keamanan bagi warganya sehari setelah pemulangan warga Uighur ke China, mengingat insiden serupa di masa lalu yang memicu aksi balasan.

Para diplomat dan analis keamanan mengingatkan bahwa deportasi 100 warga Uighur ke China pada Juli 2015 diduga menjadi pemicu serangan bom di sebuah kuil di Bangkok sebulan kemudian, yang menewaskan 20 orang dalam serangan paling mematikan di Thailand.

Meski demikian, pihak berwenang Thailand saat itu menyimpulkan bahwa serangan tersebut berkaitan dengan tindakan keras terhadap jaringan perdagangan manusia, tanpa secara khusus mengaitkannya dengan kelompok Uighur. Dua orang etnis Uighur ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam serangan itu, namun persidangan mereka terus tertunda hingga kini.

Kedutaan Besar Jepang di Thailand juga telah mengirimkan email peringatan kepada warganya terkait deportasi tersebut, meskipun mereka menegaskan bahwa hal ini tidak mengubah penilaian risiko terhadap Thailand.