Koperasi Desa Merah Putih Diharapkan Pangkas Rantai Distribusi dan Stabilkan Harga Pangan

Ntvnews.id, Jakarta -Pemerintah menargetkan pendirian Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 desa guna memperkuat ekonomi lokal dan menstabilkan harga pangan. Menteri Koperasi  Budi Arie, mengungkapkan bahwa koperasi ini akan dibangun dengan tiga skema utama, yaitu mendirikan koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, serta mengembangkan koperasi yang telah berjalan.

"Kalau yang belum ada, kita buka baru. Karena ada 64.000 Gapoktan yang juga siap bermigrasi menjadi koperasi," kata Budi Arie dalam konferensi pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

Baca Juga: BGN Butuh Tambahan Rp25 Triliun per Bulan untuk 82,9 Juta Penerima

Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat memperpendek rantai distribusi bahan pangan, yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya harga di pasaran. Budi menegaskan bahwa koperasi ini akan berperan penting dalam menyeimbangkan harga di tingkat petani dan konsumen.

"Yang pasti dengan pembentukan koperasi desa merah putih ini, ini akan memutus mata rantai distribusi barang yang efeknya merugikan ke konsumen maupun ke produsen. Supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat," tambahnya.

Selain untuk mempermudah distribusi barang, koperasi ini juga akan menjadi pusat penyimpanan dan pemasaran hasil pertanian desa. Menteri Desa Yandri Susanto menyebutkan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa ke depan.

"Karena Permendes nomor dua tahun 2004 sudah keluar, tentang fokus anggaran penggunaan dana desa, kami akan merevisi itu. Fokusnya kepada koperasi desa merah putih," ujar Yandri.

Ia menambahkan bahwa tujuan akhir dari program ini adalah mewujudkan swasembada pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca Juga: BNN Gandeng BPOM Amankan Ganja dan Sabu Senilai Rp1 Triliun

Rencana pendirian koperasi desa ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi perdesaan. Dengan adanya gudang dan gerai di setiap desa, koperasi ini diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi baru yang tidak hanya bermanfaat bagi petani, tetapi juga bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

Pemerintah juga memastikan bahwa pendanaan untuk koperasi desa ini akan didukung oleh berbagai pihak, termasuk dari dana desa dan pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pembiayaan awal akan diakomodasi dengan skema angsuran selama tiga hingga lima tahun.

Dengan adanya program ini, diharapkan tidak hanya menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat di desa, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kestabilan harga pangan di seluruh Indonesia.