Bima Arya Tegaskan Retret Kepala Daerah 2024 Sesuai Aturan dan Anggaran

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Magelang, Jawa Tengah, telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pernyataan ini disampaikan untuk merespons laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga: Prabowo Tutup Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang, Sempat Bahas Asta Cita

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin 3 Maret 2025, Bima Arya memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan, penganggaran, hingga penggunaan dana dalam retret ini telah dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi.

Ia menjelaskan bahwa anggaran kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara biaya transportasi para kepala daerah ke lokasi retret dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peserta Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang (Dokumentasi @magelang.retreat2025)

Terkait pemilihan lokasi retret di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Bima menjelaskan bahwa tempat tersebut dipilih karena kapasitasnya yang mampu menampung acara berskala besar. Ia juga menyebut bahwa praktik menyewa tempat untuk acara pembekalan sudah menjadi hal yang lazim, baik di pusat pelatihan, hotel, maupun lokasi lainnya.

“Ketika menyewa tempat ada kegiatan, ini kan bisa sistemnya langsung seperti itu. Dari dulu pun begitu, ketika ada pembekalan, kadang-kadang tempatnya di diklat, kadang-kadang di hotel, acara-acara. Itu biasa seperti itu. Kali ini tempatnya di sana. Dan yang mampu untuk menyelenggarakan acara semasif itu, ya, lokasinya di situ,” ujar Bima Arya dilansir Antara.

Bima Arya menyambut baik kritik serta pengawasan dari masyarakat sipil melalui laporan yang diajukan ke KPK. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap diaudit untuk memastikan transparansi anggaran dalam pelaksanaan retret kepala daerah ini.

“Kami pastikan bahwa semuanya transparan dan semuanya sesuai dengan aturan. Semuanya pakai APBN dan semuanya siap untuk diaudit. Jadi, segala sesuatu kami pastikan tidak ada hal yang tidak sesuai dengan aturan,” tuturnya.