Israel Ajukan Syarat Baru Gencatan Senjata: Demiliterisasi Gaza

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 5 Mar 2025, 11:45
thumbnail-author
Muhammad Hafiz
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Arsip - Truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan terlihat di kota Rafah, Jalur Gaza selatan, pada 19 Januari 2025. Arsip - Truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan terlihat di kota Rafah, Jalur Gaza selatan, pada 19 Januari 2025. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Israel menetapkan syarat baru untuk melanjutkan gencatan senjata dengan Hamas, yaitu demiliterisasi Jalur Gaza. Syarat ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, dalam konferensi pers pada Selasa. Menurutnya, kesepakatan tahap kedua tidak akan berjalan tanpa adanya jaminan bahwa Gaza akan sepenuhnya dilucuti dari senjata.

"Kami tidak punya kesepakatan pada tahap kedua," ujar Sa'ar.

Selain menuntut demiliterisasi, Israel juga mengharuskan Hamas untuk membebaskan semua sandera yang mereka tahan. Menurut Sa'ar, hal ini menjadi prasyarat mutlak sebelum ada kesepakatan lebih lanjut.

Baca juga: PM Inggris Kritik Keras Kebijakan Israel

"Jika Hamas menyetujui tuntutan ini, kami dapat melaksanakan (tahap kedua kesepakatan gencatan senjata) besok," tegasnya.

Tuntutan Israel ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap konflik yang berlangsung. Sejumlah negara menyerukan penghentian kekerasan dan mempercepat proses diplomasi. Namun, Israel tetap bersikeras bahwa keamanan mereka harus diutamakan, terutama dengan memastikan bahwa Gaza tidak memiliki kemampuan militer yang dapat mengancam mereka di masa depan.

Di sisi lain, Israel juga telah memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza sejak Minggu 2 Maret 2025. Keputusan ini diklaim sebagai respons terhadap dugaan bahwa Hamas telah mengeksploitasi bantuan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak, mengingat kondisi kemanusiaan di Gaza yang semakin memburuk akibat konflik yang berkepanjangan.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga membenarkan kebijakan pemblokiran tersebut. Pada Minggu, ia menyatakan bahwa penghentian bantuan adalah bagian dari upaya menekan Hamas agar menerima usulan Israel untuk memperpanjang tahap pertama gencatan senjata. Kebijakan ini memperlihatkan strategi Israel yang menggabungkan tekanan militer dan ekonomi guna mencapai tujuan politik mereka.

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa Hamas akan menerima syarat yang diajukan Israel. Kelompok tersebut menilai bahwa tuntutan demiliterisasi tidak adil dan merugikan perjuangan mereka. Situasi ini membuat perundingan gencatan senjata tetap berada dalam ketidakpastian, sementara warga sipil di Gaza terus menghadapi dampak buruk dari konflik yang masih berlangsung.

(Sumber: Antara)

x|close