Pramono Anung Tidak Akan Pernah Sahkan Aturan Poligami Bagi ASN DKI

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung, menerima audiensi dari Amnesty International Indonesia dan membahas berbagai aspek mulai iklim hingga aksi protes yang kerap dilayangkan mahasiswa di Jakarta.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan hal demikian usai melakukan pertemuan dengan Pramono di Balaikota DKI Jakarta Rabu, 5 Maret 2025.

"Tentang perubahan iklim, polusi di Jakarta dan seterusnya, termasuk juga pemerintah Jakarta bertanggungjawab melindungi protes-protes mahasiswa protes aktivis yang sering kali ada di Jakarta," kata Hamid.

Sekjen Amnesty International, Agnes Callamard dan Usman Hamid (Ntvnews.id/ Adiansyah)

Selain itu, Hamid juga menanyakan soal peraturan Gubernur DKI yang sebelumnya hendak dibolehkannya poligami. 

Kata Hamid, Pramono Anung dengan tegas bahwa peraturan tersebut tidak akan dilanjutkan dan bahkan, tidak akan pernah disahkan.

"Kami juga tadi menanyakan peraturan Gubernur DKI yang waktu itu mau dibuat tentang dibolehkannya poligami bagi pegawai negeri di DKI, dan Pak Pramono menjawab bahwa pergub itu tidak akan dilanjutkan dan tidak akan pernah disahkan," jelas dia.