Gedung Putih Ungkap AS Jalin Komunikasi Langsung dengan Hamas

Ntvnews.id, Washington -  Pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa mereka tengah menjalin komunikasi langsung dengan kelompok perlawanan Palestina, Hmas, dengan alasan demi kepentingan nasional AS.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada Rabu 5 Maret lalumenyampaikan kepada pers bahwa dialog ini masih berlangsung dan AS terus berkoordinasi dengan Israel terkait hal tersebut. 

Baca Juga: Amerika Serikat Kerahkan Rudalnya ke Filipina, China Geram

Namun, Leavitt enggan mengungkapkan isi pembicaraan tersebut, termasuk apakah hanya membahas upaya pembebasan sandera Israel atau juga mencakup usulan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih Jalur Gaza.

"Presiden telah menunjukkan bahwa dialog dan komunikasi dengan berbagai pihak di dunia adalah bagian dari niat baik untuk memastikan kebijakan yang terbaik bagi rakyat Amerika," ujar Leavitt, Kamis 6 Maret 2025..

Baca Juga: Ada Apa Dengan Dunia Penerbangan Amerika? Jet Tempur EA-18G Jatuh Lagi

Sebelumnya, portal berita Axios melaporkan adanya pertemuan rahasia di Qatar dalam beberapa pekan terakhir. 

Adam Boehler, utusan presiden AS untuk urusan sandera, disebut memimpin delegasi AS dalam pembicaraan tersebut, dan laporan ini dibenarkan oleh Leavitt.

Sementara itu, kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan tahap pertama yang diberlakukan sejak 19 Januari telah berakhir, menyusul keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak perundingan untuk tahap kedua. 

Baca Juga: Mayoritas Warga Greenland Tolak Keras Gabung dengan Amerika Serikat

Netanyahu justru menginginkan perpanjangan tahap pertama, sementara Hamas menuntut agar tahap kedua mencakup penarikan penuh pasukan Israel dan penghentian perang.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. 

Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresi militernya di wilayah tersebut.

(Sumber: Antara)