Retret Dilaporkan ke KPK, Mendagri: Terima Kasih, Ini Bentuk Pengawasan Publik

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian merespons acara retret yang dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya laporan mengenai pengadaan acara di retret yang dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Baca Juga: Mendagri Tito Pastikan Laporan Keuangan 2024 Siap Diaudit Transparan

"Saya berterima kasih yang melaporkan KPK sebagai bentuk pengawasan publik. Tapi saya jelaskan bahwa penunjukan langsung bisa kita lakukan kalau kita baca di Pasal 83 Perpres 16 Tahun 2018, yang diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021, dapat dilakukan mekanisme penunjukan langsung, dalam hal misalnya hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, 7 Maret 2025.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemilihan tempat bukan didasarkan pada siapa pemiliknya, melainkan karena faktor kapasitas dan mobilitas yang lebih mudah untuk pelaksanaan acara.

Baca Juga: Mendagri Tito: Saya dan Presiden Juga Makan Nasi Kotak

"Tempatnya kan jelas karena dekat Akmil, dan teruji saat kabinet di tenda bukan di gedung. Segala macam saya sudah jelaskan dalam wawancara alasan penunjukan itu. Bukan siapa pemiliknya kita tidak peduli, yang penting tempatnya itu, kan ada acara parade senja, ada makan malam bersama presiden, itu akan lebih mudah mobilisasinya, dan itu bisa nampung 400–500 ribu orang bisa. Jarang tempat seperti itu," jelasnya.

Selain itu, Tito juga menekankan bahwa alasan penunjukan langsung juga berkaitan dengan aspek keamanan bagi Presiden dan Wakil Presiden.

"Kedua, dalam pasal itu dijelaskan memilih tempat itu karena untuk menjamin keamanan presiden dan wapres itu boleh penunjukan langsung. Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP," tegasnya.