Mendagri Beberkan Soal Anggaran dan Tempat Retret yang Dikritik

Ntvnews.id, Jakarta - Terkait anggaran yang digunakan untuk acara retret kepala daerah di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan bahwa pembayaran belum dilakukan secara penuh. Ia menegaskan bahwa proses pengecekan ketat dilakukan sebelum pembayaran dilakukan.

"Nah, saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp13 M, saya sudah cek baru dibayarkan Rp2 miliaran," ungkap Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 7 Maret 2025.

Untuk memastikan transparansi, Tito menginstruksikan Inspektorat Jenderal (Irjen) untuk melakukan pengecekan secara mendetail.

Baca Juga: Mendagri Tito Pastikan Laporan Keuangan 2024 Siap Diaudit Transparan

"Apa yang saya lakukan, saya betul-betul Irjen cek betul detil semua penggunaannya, semua bill harus wajar. Penunjukan langsung boleh tapi harus wajar penggunaannya. Ini kita cek detil, dan kemudian setelah itu saya selesai dari aktif, Irjen mengecek panitia dari Kaban SDM, habis itu saya undang BPKP, kita buat surat resmi untuk review untuk melihat kewajaran dan lain-lain," jelasnya.

Setelah pemeriksaan oleh BPKP selesai, rekomendasi yang diberikan akan menjadi dasar pembayaran penuh kepada penyelenggara.

"Nanti setelah review itu ada rekomendasi berapa yang harus dibayarkan kepada penyelenggara," tambahnya.

Tito juga menjelaskan bahwa pemilihan tempat acara tidak didasarkan pada siapa pemiliknya, melainkan pertimbangan yang lebih praktis dan efisien.

Baca Juga: Kemendagri: 18 Daerah Belum Siap Gelar PSU Karena Anggaran Terbatas

"Karena penyelenggara hanya satu, PT Lembah Tidar itu, kita nggak peduli siapa belakangnya. Sama halnya kita mau buat acara di Gedung Tribrata kebetulan kosong dan bagus bukan berarti itu punya polisi, atau Balai Sudirman yang punya institusi tertentu, bukan. Karena kan kepentingan publik," tegasnya.

Menurut Tito, Kemendagri akan mengikuti rekomendasi BPKP mengenai standar biaya yang harus dibayarkan.

"Nah, nanti berapa rekomendasi BPKP setelah dia melihat standarisasi yang ada, itu yang kita bayarkan. Jadi saya melihat nggak ada masalah, mekanisme penunjukan ada dasar hukum, masalah anggaran nanti sekali lagi baru panjer, belum dibayar penuh, kami akan bayar penuh setelah ada rekomendasi dari BPKP,"jelasnya.