Siswa menunjukan hidangan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5, Depok, Jawa Barat, ((Antara))
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyampaikan pihaknya menerima laporan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) dikurangi.
Adapun laporan yang diterima pengurangan anggaran makanan senilai Rp10.000. Namun yang diterima di lapangan hanya senilai Rp8.000.
Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajarannya, di Gedung Merah Putih KPK.
"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair)," ucap Setyo dalam keterangannya, dikutip Sabtu 8 Maret 2025.
"Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000," sambungnya.
Baca juga: Soal Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN: Sudah Berjalan di 38 Provinsi
Selain potensi kecurangan, Setyo menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” tegasnya.
Setyo juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat. Ia juga menyoroti pemberian susu dalam MBG.
Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu.
"Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas," lanjutnya.
Baca juga: Kepala BGN: Makan Bergizi Gratis Saat Ramadhan Bisa Dibawa Pulang
Setyo menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.
“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” imbuhnya.
Terakhir, ia menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal.
“Bahan baku, sumber daya, dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal,” pesannya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BGN Dadan Hindayana dalam paparannya menyampaikan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.
Dadan menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
“Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
