Istana dan Badan Gizi Klarifikasi Temuan KPK Soal Harga MBG yang Berkurang Jadi Rp8 Ribu

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi pengurangan nilai makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), dari yang seharusnya Rp 10.000 menjadi Rp 8.000. Menanggapi temuan ini, Istana Kepresidenan dan Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait informasi tersebut.

Indikasi ini mencuat setelah pertemuan antara Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 5 Maret 2025. Dalam pertemuan itu, Setyo menyampaikan adanya laporan mengenai penyesuaian harga makanan yang tidak sesuai dengan ketetapan awal.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Maret 2025. 

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa informasi tersebut disampaikan kepada BGN agar bisa segera ditindaklanjuti guna menghindari dampak yang lebih luas. Menurutnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menerima masukan ini dengan baik.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia.

Selain itu, Setyo menegaskan pentingnya pengawasan terhadap distribusi dana yang dikelola oleh BGN, agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat daerah. Ia menyoroti laporan yang menyebut adanya pengurangan nilai makanan yang seharusnya diterima masyarakat.

Siswa SMP Barunawati, Jakarta Barat, menyantap makan siang dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai serentak di Indonesia, termasuk Jakarta pada Senin Januari 2025 ((Antara))

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Menanggapi temuan ini, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan bahwa BGN akan menindaklanjuti laporan tersebut. Kepala PCO Hasan Nasbi menekankan bahwa informasi dari KPK masih berupa temuan awal dan belum melalui proses verifikasi.

"Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan," kata Hasan Nasbi kepada wartawan, dilansir Minggu, 9 Maret 2025. 

Hasan juga menegaskan bahwa pertemuan antara Ketua KPK dan Kepala BGN merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG. Ia menambahkan bahwa sejak awal, program ini memang melibatkan KPK untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan.

"BGN berniat baik mendatangi KPK supaya mendapatkan arahan agar pengelolaan APBN di program MBG bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Hasan.

"Ini adalah upaya BGN agar bisa tertib dan transparan sejak awal dengan melibatkan KPK. Sebab, ini adalah program hasil terbaik cepat yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Ilustrasi - Siswa SD menyantap makanan yang dibagikan dalam program Makan Bergizi Gratis. (Antara)

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana juga memberikan tanggapan terkait temuan KPK. Ia menjelaskan bahwa sejak awal, pagu anggaran bahan baku untuk makanan program MBG memang berbeda tergantung kategori penerima manfaat.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal, Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan dalam keterangan resminya yang dilansir pada Minggu, 9 Maret 2025. 

Dadan menambahkan bahwa perbedaan pagu ini berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat. Ia juga menjelaskan bahwa pagu tersebut dapat menyesuaikan dengan indeks kemahalan di masing-masing daerah.